Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 24 Mei 2021 17:58 WIT ·

Diakhir Masa Jabatan, Bupati Benny Laos Dapat Kado Buruk Dari ASN Morotai


 Puluhan ASN Morotai, Saat Lakukan Aksi Didepan Kantor Bupati Perbesar

Puluhan ASN Morotai, Saat Lakukan Aksi Didepan Kantor Bupati

DARUBA – Diakhir masa jabatan Benny Laos Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang bisa dikatakan tinggal satu tahun lagi mendapat kado buruk dari ASN Morotai.

Pasalnya, Senin (14/5), bertempat di Kantor Bupati terdapat puluhan Aparat Sipil Negara (ASN) melakuan aksi terhadap Bupati Benny.

Para ASN tersebut mendesak kepada Bupati Pulau Morotai untuk segera menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, dimana Pemda Morotai dinyatakan kalah dalam sidang serta melaksanakan seluruh Keputusan dan Rekomendasi Pemerintah Pusat, baik dari KASN, BAPEK, OMBUDSMAN.

Selain itu, mereka juga mendesak kepada Bupati agar segera mengembalikan nama baik dan hak-hak seluruh ASN, baik yang yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan Lembanga Negara maupun ASN yang saat ini masih memegang jabatan akibat dari penerapan sanksi (phunisment) yang tidak berdasarkan hukum dan jauh dari kata beradab.

”Kami minta pak Bupati Morotai segera merealisasi tuntutan kami, melaksanakan seluruh Keputusan dan Rekomendasi Pemerintah Pusat, baik dari KASN, BAPEK, OMBUDSMAN, PTUN tanpa alasan,”tegas koordinator aksi Mustafa Lasidji, saat hearing bersama dengan Sekda Morotai Andrias Thomas dan sejumlah pejabat lainnya.

Hearing ASN bersama Sekda Pulau Morotai

Mustafa bilang, semangat untuk merestorsi diri melalui sistem reformasi birokrasi terkesan jalan ditempat, dimana ASN masih dijadikan budak kekuasaan yang bekerja menurut selera pimpinan bukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Moralitas pejabat masih sebatas asal bapak senang, yang takut bersuara agar tak kehilangan jabatan dan buruknya tata kelola pemerintahan di perparah oleh pemahaman bupati yang menganggap kekuasaannya absolut, sehingga segalanya bisa diatur menggunakan kata Diskresi sehingga hukum tidak di desain berdasarkan sistimatika penyusunan perundang-undangan, namum mengikuti selera dan keinginan bupati,” jelasnya.

Mustafa akui, memang benar ada kebijakan Kredit Fleksi BNI yang digagas oleh Bupati untuk menunjang kesejahteraan PNS melakukan pinjaman ke Bank dengan jaminan SK Jabatan, namun alih-alih sejahtera justru PNS dihadapkan pada persoalah hukum baru yakni, kredit macet akibat kebijakan phunisment tanpa landasan hukum yang jelas, yakni mutasi, rotasi dan pemberhentian PNS baik dari jabatan maupun sebagai PNS yang tidak prosedural.

“Ini menjadi fakta buruknya tata kelola pemerintahan, sehingga sistem yang terbentuk menegaskan perbedaan warna dan karakter setiap orang antara yang baik dan yang pura-pura baik, mati rasa dan hilangnya rasa kepedulian, masyarakat cenderung menjadi apatis dan ASN tak berdaya mengikuti irama kekuasaan yang jauh dari fungsi pengawasan lembaga DPRD,”tuturnya.

Mustafa juga kembali menegaskan, jabatan Bupati akan datang dan pergi silih berganti, namun ASN lahir, tubuh besar dan akan mati di negeri ini, dimana masa jabatan bupati akan terus berganti dalam 5 tahun namun sebagai ASN akan terus menitik karier sampai usia pensiun dan kewenangan bupati selalu bernilai politis namun sebagai ASN wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

”Jadi tak semua kebijakan dapat diikuti sebab ASN adalah abdi negara bukan abdi kekuasaan, namun yakin dan percaya masih banyak ASN yang baik dan jujur yang mampu dan berani menyuarakan kebenaran, hanya saja sampai saat ini masih memilih diam. Oleh karena itu pihaknya ingin tegaskan bahwa rusaknya sebuah negeri bukan karena banyaknnya orang jahat, akan tetapi banyaknya orang baik yang memilih diam, dan rusaknya tata kelola pemerintahan di Morotai diakibatkan karena banyaknya ASN jujur yang memilih diam,” tambahnya.

Untuk itu, kami minta Sekda segera sampaikan tuntutan kami ke Bupati soal kembalikan hak ASN yang dikabiri dan dizalimi.

Sementara Sekda Morotai Andrias Thomas berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para ASN. “Tuntutan ASN telah saya terima, dan pelajari selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan,”janji Sekda.


Penulis: Faisal Kharie
Editor: Chaca

Artikel ini telah dibaca 787 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH