Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 15 Nov 2022 19:05 WIT ·

Anggota DPRD Morotai “Janji” Kembalikan Temuannya di Tahun 2023


 Kantor Bupati Pulau Morotai || Foto: Ical Perbesar

Kantor Bupati Pulau Morotai || Foto: Ical

Kasus anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan uang Reses milik puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Tahun 2021 senilai Rp 500 juta dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut, bakal diselesaikan pada tahun 2023 mendatang.

Hal ini diungkapkan Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi, ketika ditemui zonamalut.id diruang kerjanya, Selasa (15/11).

Ia bilang, puluhan anggota DPRD berjanji bakal mengembalikan hasil temuan mereka di tahun 2023 nanti.

“Para anggota DPRD sudah janji kepada kami, bahwa mereka akan kembalikan hasil temuan mereka di tahun 2023,” terangnya

Menurut Marwanto, alasan para anggota DPRD baru bisa menyelesaikan hasil temuan mereka di tahun 2023, karena hak-hak mereka seperti tranportasi, tunjangan dan lainnya yang dihapus oleh Pemda Morotai itu akan dikembalikan pada 2023.

“Saat ini para anggota DPRD masih menunggu hak-hak mereka terpenuhi. Sehingga mereka bisa menyelesaikan temuan tersebut,” katanya

Walaupun begitu, kata Marwanto, terdapat dua mekanisme yang diberikan. Pertama, kita biarkan mereka menyetor. Kedua, kami akan melakukan pemotongan jika mereka tidak menyetor.

“Dua mekanisme ini yang kami berikan. Jadi, misalkan mekanisme pertama tidak dilakukan oleh anggota DPRD, maka kami langsung memotong hak-hak mereka melalui Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Morotai,” tegasnya

Ditanya apakah penyetoran dilakukan semuanya, Marwanto mengaku, untuk penyetoran hasil temuan itu akan dilakukan dengan cara cicilan.

“Jadi setiap bulan itu, para anggota DPRD wajib setor ke Kas Daerah,” pintahnya

Ia menambahkan, untuk hasil temuan ini para anggota DPRD juga sudah menandatangani surat pernyataan, bahwa mereka bersedia mengembalikan.

“Kami lakukan ini, untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara,” pungkasnya


Editor: Faisal Kharie

 

Artikel ini telah dibaca 93 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Geledah Kantor dan Rumah Mantan Kades, Kejari Halmahera Utara Amankan Sejumlah Dokumen

30 November 2022 - 06:59 WIT

Capaian Pendapatan Pajak Kendaraan di Halmahera Melebihi Target

29 November 2022 - 14:53 WIT

Pemprov Malut Didesak Selesaikan DBH Halmahera Utara Rp 48 Miliar

29 November 2022 - 14:46 WIT

Sebuah Rumah Kayu di Morotai Ludes Terbakar

28 November 2022 - 19:07 WIT

Tiga Terdakwa Kasus TPU di Morotai, Divonis 1 Tahun Penjara

28 November 2022 - 13:12 WIT

Menparekraf: Fasilitas Pulau Dodola Belum Optimal

27 November 2022 - 16:56 WIT

Trending di DAERAH