JAILOLO — Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat membantah terkait dengan pernyataan Kadis DPM-PD, Asnat Sowo yang menyebutkan, keterlambatan pencairan operasional pemerintah desa tahap 2 dan 3 adalah kelalaian pemerintah desa dalam memasukan atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Dijelaskan Rustam, ini bukan persoalan keterlambatan karena saat ini seluruh persyaratan yang menjadi syarat pencairan operasional baik tahap 2 dan 3 termasuk penagihan pajak bumi dan bangunan untuk pemerintah desa sebagian besar sudah berada pada 75 sampai 90 persen.
“Untuk itu, Pemda tidak perlu lagi berspekulasi soal administrasi yang menjadi alasan klasik bagi pemerintah daerah untuk terus mengelak dan mencoba untuk berasumsi. Karena sampai hari ini di rekening pemerintah desa belum tercatat belum ditransfer operasional pemerintah desa untuk dari pemerintah daerah.”tegas ketua APDESI Halbar Rustam Fabanyo melalui rilisnya yang diterima zonamalut.com, Jumat (29/11).
Rustam menyebutkan, apa yang disampaikan oleh kepala DPM-PD, Asnat Sowo soal kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah terkait dengan operasional pemerintah desa tersebut. Baginya, tidak ada masalah soal administrasi.
“Kami berharap dan kami pertanyakan kira-kira kapan pemerintah daerah berkomitmen untuk membayar operasional pemerintah desa yang tertunda sehingga tidak lagi menjadi permasalahan apalagi sampai menjadi hutang pada tahun 2020, jadi konkritnya operasional pemerintah desa kapan dibayar.”tanya Rustam
Rustam menambahkan, pernyataan Kadis DPM- PD yang menyebutkan hanya 30 desa operasional belum cair tersebut. Menurutnya, pada kenyataannya hampir setiap desa yang administrasinya telah terpenuhi sampai detik ini. Namun dana operasional belum berada di rekening desa.
“Dan kami akan memberikan komitmen keras apabila sampai pada minggu pertama bulan Desember Pemda belum memenuhi atau belum membayar operasional pemerintah desa tersebut maka kami akan memboikot dinas keuangan.”tandasnya (*)
