Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

HEADLINE · 24 Mar 2021 18:03 WIT ·

Batas Waktu Segera Berakhir, KPK Ingatkan Pejabat Negara Laporkan LHKPN


 Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding || Foto: Istimewa Perbesar

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding || Foto: Istimewa

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluru pejabat negara dan penyelenggara negara untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara periodik.

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding, mengatakan, batas waktu penyampaian LHKPN periodik untuk tahun 2020 berakhir 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi.

“Sekitar 7 hari lagi. Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan,” ujar Ipi  dalam siaran persnya, Rabu (24/3).

Kata Ipi, berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen.

“Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan,”katanya

Dia merinci, untuk bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.

Ipi bilang, sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.

“Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu,”katanya

Jujur, Benar dan Lengkap

Selain itu, KPK mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

“UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,”tandasnya


Penulis: Tim
Editor: Zulfikar Saman

Artikel ini telah dibaca 139 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bocah di Ternate Tewas Terbawa Arus Saat Hujan Deras, Warga Diminta Waspada

10 Mei 2022 - 17:36 WIT

Bupati James Harap Bantuan Gedung Perpustakaan di Halbar Dijadikan Motivasi Belajar

7 April 2022 - 13:28 WIT

Bupati James Paparkan Pengembangan Parawisata ke Menteri Sandiaga

5 April 2022 - 21:08 WIT

Gift dan Merchandise di Portal B2B Indonesia

4 April 2022 - 08:23 WIT

Bupati James Diangkat Jadi Wakil Ketua DPD Demokrat Maluku Utara

15 Maret 2022 - 14:58 WIT

10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara Masuk PPKM Level 3

1 Maret 2022 - 09:40 WIT

Trending di HEADLINE