Bawaslu Halmahera Utara Teken MoU dengan Wartawan

Diskusi Bawaslu bersama wartawan sekaligus penandatanganan MoU Pengawasan Partisipasi yang berlangsung di Caffe Padock Tobelo || Foto: Istimewa

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Utara, Maluku Utara, menggelar diskusi bersama wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).

Dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus penandatanganan atau teken Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Paddock Caffe Gosoma Tobelo Halut, pada Jumat (22/12/2023).

Perlu diketahui, pengawasan partisipatif merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat secara umum dan media pers khususnya dalam pengawasan Pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran Pemilu.

Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan ada kerjasama antara penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak melakukan pelanggaran pemilu dan melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.

Media dan Pers merupakan salah satu media yang bisa membuat publik mengetahui dan paham apa itu Pemilu mulai dari mekanismenya, teknis, kepentingan Pemilu serta fungsi dan tujuannya Pemilu itu dilaksanakan.

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan kenapa harus ada pengawasan partisipatif yakni, secara subyektif karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga Pengawas Pemilu, Secara obyektif karena Luas Wilayah, Kompleksitas Pemilu dan pelanggaran yang semakin beragam serta secara kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan baik demi mendorong substansi Pemilu.

Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Ahmad Idris dalam diskusi meminta kepada semua masyarakat terutama media pers, untuk mengawal tahapan pemilu agar berjalan dengan lancar,

Selain itu, juga diminta ketika ada pelanggaran segera di laporkan ke Bawaslu.

“Karena prinsipnya Bawaslu sangat terbuka kepada semua,” ucap Ahmad.

“Kami meminta kepada seluruh ASN untuk selalu bersikap netral terhadap tahapan pemilu ini, karena pihaknya menilai pelanggaran pemilu kerap dilanggar oleh ASN,” sambungnya

Sementara itu, Kordiv Hukum dan Penanganan Pemilu Bawaslu Halmahera Utara, Jefanher Lahi berharap peran media untuk selalu lawan berita berita hoax,

“Saya berharap jika ada kasus yang mungkin belum terungkap, agar pihak media mampu untuk mengungkapkannya, asalkan bukan dan tidak berbau hoax,” kata Jefanher.

Terpisah, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Halmahera Utara, Rusni Ibrahim menambahkan, tingkat kerawanan pemilu di Halmahera Utara berada pada peringkat ketiga setelah Ternate dan Halmahera Selatan.

“Untuk itu dirinya berharap kepada semua pihak, agar berperan penting untuk mengawal dan sukseskan pemilu,” pungkasnya

Usai dilaksanakan diskusi, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU pengawasan partisipatif dan publikasi informasi tahapan pemilu dan pelanggaran pemilu.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Bawaslu Halmahera Utara Ahmad Idris, Ketua AWPI Halmahera Utara Berthjovi Pangkey dan Ketua PWI Halmahera Utara Rahman Baba.


Penulis: Jovi Pangkey
Editor: Faisal Kharie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *