Bawaslu Morotai Gelar Rakor Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024

Suasana rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Bawaslu Pulau Morotai || Foto: Istimewa

Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2024, pada Senin (24/06/2024).

Kegiatan yang berlangsung di ruang aula kantor Bawaslu itu dipimpin oleh Ketua Bawaslu Morotai, Ramla Molle didampingi Bidang Koordinator Devisi HP2H, Mulkan Hi. Sudin.

Rakor ini juga dihadiri Ketua KPU Morotai, Kubais Kuto, bersama Sekretaris Dukcapil Morotai, In Ahmad.

Dalam rapat itu, Ketua Bawaslu Morotai Ramla Molle menyampaikan bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan pemutakhiran data untuk Pilkada 2024, agar jangan lagi terdapat kesalahan data pemilih seperti yang terjadi pada Pemilu Februari 2024.

“Terkait dengan jumlah penduduk di Pulau Morotai sehingga kita tidak salah data, yang mana kemarin kita masih mendapatkan orang yang telah meninggal masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ucap Ramla.

“Untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) ini tidak di hapus. Namun, akan dikroscek kembali sehingga data yang kita miliki di Bawaslu tidak beda atau sinkron dengan yang dimiliki oleh KPU,” sambungnya

Dikesempatan tersebut, Ramla juga meminta dalam pelaksanaan pencoklitan nanti, para Pantarlih harus benar-benar teliti dengan baik.

“Sehingga pada saat penetapan DPT nanti, data yang akan digunakan bisa sinkron dan tidak ada perbedaan dalam penetapan DPT,” imbuhnya

Ramla berharap, setiap data pemilih harus sinkron antara Bawaslu dan KPU. Oleh sebab itu, para Pantarlih yang telah dilantik mereka memiliki waktu satu bulan untuk melaksanakan pencoklitan.

“Untuk pemilih yang TMS ini tidak dihapus. Namun, akan kroscek kembali sehingga data yang kita miliki di Bawaslu tidak beda atau sinkron dengan data yang dimiliki oleh KPU. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti harus di data dengan riil dan benar,” harapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Bidang Koordinator Devisi HP2H, Mulkan Hi. Sudin menambahkan, Ia meminta KPU sesegera mungkin melakukan pemutahiran data pemilih.

Sehingga data tersebut bisa disampaikan ke jajaran Panwascam, dan melakukan pencocokan data dengan PPK.

“Kami hanya meminta dalam pendataan DPT itu harus berkualitas. Artinya yang berkualitas itu adalah yang masuk di DPT harus sudah memenuhi syarat karena teman-teman Panwascam dan PPK memiliki data yang berbeda-beda,” singkat Mulkan.


Penulis: Faisal Kharie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *