JAILOLO – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halbar menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak mempunyai perencanaan yang matang mengusulkan anggaran Latihan Dasar (Latsar) CPNS pada APBD Induk tahun 2019.
Hal itu, disampaikan Wakil Ketua KNPI Halbar, Hardi Hayun yang dikonfimasi wartawan di kedai Kiram Coffee, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo. Mengatakan, Pemda Halbar sudah harus mengalokasikan anggaran Prajabatan CPNS pada APBD Induk tahun 2019, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada akhir tahun 2018. Karena, menurutnya, jadwal pelaksanaan test itu sudah berjalan semenjak tahun 2018.
“Sebelum jauh- jauh hari Pemkab Halbar melalui BKD sudah harus mempunyai perencanaan yang matang di setiap tahapan untuk mengusulkan anggaran pada APBD Induk tahun 2019. Sehingga saat tiba masa prajabatan tidak lagi menawarkan solusi untuk dibebankan sementara kepada CPNS dengan embel-embel nanti di tahun 2020 baru digantikan uang yang di bebankan tersebut,”tegasnya
Mencermati masalah ini, lanjut Hardi Hayun yang juga politisi muda di Partai Hanura ini menyebutkan, jangan terkesan pemda melepas tanggung jawab atas masaalah yang mereka buat sendiri. Sehingga CPNS yang menjadi korbannya.
“Cukup Pemda buat hutang di pihak ke tiga dalam hal ini Bank BPD, jangan lagi buat hutang kepada CPNS,”tandasnya (Zul)
