Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), yang berlangsung di Bella Hotel Ternate pada, Kamis (28/8/2025).
Rakor ini diikuti oleh perwakilan UKPBJ dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara dengan agenda percepatan capaian tingkat kematangan UKPBJ proaktif. Melalui forum ini, BPBJ Malut berharap dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah.
Kepala BPBJ Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Rakor menyampaikan rasa syukur karena kegiatan tersebut bisa terlaksana, sekaligus memberikan pesan penting kepada peserta.
“Saya menitipkan pesan kepada narasumber agar memberikan penyegaran kepada aparatur UKPBJ terkait pengadaan barang/jasa. Kepada para peserta, saya harapkan dapat berperan aktif mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kelembagaan UKPBJ,” ucap Hairil.
“Jadi kematangan UKPBJ tidak hanya diukur dari sisi administrasi dan kepatuhan regulasi, tetapi juga kemampuan memanfaatkan data dan teknologi secara optimal,” sambungnya
Hairil bilang, pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan agar proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai tata kelola yang baik.
“Transformasi digital mendorong perubahan bagi UKPBJ untuk meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan. Unit ini memegang peran strategis dalam memastikan prinsip efisiensi, efektivitas, serta hasil yang optimal bagi masyarakat,” terangnya
Hairil menegaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, salah satu kebijakan penting adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengadaan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengadaan, memperkuat koordinasi antar-UKPBJ, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mencari solusi melalui diskusi bersama,” katanya
“Kita juga ingin memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi, sekaligus berbagi pengalaman dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pengadaan,” sambungnya
Hairil berharap, Rakor ini dapat menjadi forum berbagi gagasan, menyampaikan permasalahan, sekaligus merumuskan langkah antisipatif terhadap berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Maluku Utara.
“Saya harap, pertemuan ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana komunikasi untuk memecahkan masalah sekaligus mengantisipasi tantangan ke depan,” pungkasnya
Diketahui, berdasarkan data https://siukpbj.lkpp.go.id per 28 Agustus 2025, tercatat baru 3 UKPBJ di Maluku Utara yang berhasil mencapai Level 3 atau Proaktif dengan nilai kematangan penuh 9/9, yakni UKPBJ Provinsi Maluku Utara, UKPBJ Kota Ternate, dan UKPBJ Kota Tidore Kepulauan.
Sementara itu, 8 kabupaten lainnya masih belum memenuhi kriteria proaktif.
Tabel capaian level kematangan UKPBJ se-Maluku Utara per 28 agustus 2025 sebagai berikut.
1. Provinsi Maluku Utara 9/9
2 . Kota Ternate 9/9
3. Kota Tidore Kepulauan 9/9
4. Kabupaten Halmahera Timur 8/9
5 . Kabupaten Pulau Taliabu 8/9
6 . Kabupaten Halmahera Selatan 8/9
7 . Kabupaten Pulau Morotai 8/9
8 . Kabupaten Halmahera Utara 6/9
9 . Kabupaten Halmahera Tengah 4/9
10 . Kabupaten Halmahera Barat 3/9
11 . Kabupaten Kepulauan Sula 1/9
Dari data ini terlihat bahwa 8 kabupaten masih harus berupaya mengejar target agar bisa menuju UKPBJ ideal sesuai ketentuan.
Editor: Jainal Wahab
