Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara, menggelar kegiatan advokasi tour implementasi kebijakan merdeka belajar pada pemangku kepentingan daerah di Pulau Morotai.
Kegiatan berlangsung di ruang rapat Sekda kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, pada Selasa (05/09).
Ketua Tim kegiatan, Ikbal Albar, BPMP Provinsi Malut mengatakan, kegiatan advokasi tour implementasi kebijakan belajar ini adalah program dari Kemendikbud Riset melalui BPMP Provinsi Malut.
Dan dalam diskusi kami tadi dengan beberapa pemangku kepentingan yakni Dinas Pendidikan, Bappeda, BKP, Staf Ahli dan Pengawas Sekolah.
“Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan satu kesepakatan bersama,” jelas Ikbal, ketika dikonfirmasi wartawan.
Dalam kesepakatan itu, kata Ikbal, terdapat kekurangan guru yang belum merata.
Sehingga bagimana solusinya bersama kita tuangkan. Begitu juga dengan fasilitas berupa internet yang masih kurang bisa ditambahkan.
“Jadi kedepan itu ada peningkatan SDM, khususnya para guru, karena ini sangat penting dilakukan,” sambungnya
Sementara, Kadikbud Pulau Morotai F. Revi Dara menambahkan, tujuan dari kegiatan ini adalah terkait dengan masalah merdeka belajar.
Didalamnya nanti penyesuaian pandangan bagaimana pengembangan pendidikan di Morotai.
Karena di Kemendikbud itu, ada program raport mutu, dan program ini ada kekurangan-kekurangan dibeberapa hal yang harus diperbaiki.
Salah satunya SDM Kepala Sekolah (Kepsek) para dan guru,” kata Revi, kepada wartawan.
Revi mengaku, memang selama lima tahun ini kita kejar pada insfratruktur, sehingga kita belum banyak menyentuh di masalah SDM.
“Sehingga dibeberapa raport mutu yang terjadi masalah itu, dari Kemendikbud dan BPMP mengadvokasi kepada kita bagaimana keluar dari masalah tersebut,” akunya
Untuk itu, lanjut Revi, melalui kegiatan ini mulai dari program sekolah penggerak atau guru penggerak.
Bagaimana kebijakan daerah bisa sama-sama mengawal program merdeka belajar.
Sehingga betul-betul di implementasikan di Pulau Morotai, khususnya di satuan-satuan pendidikan.
Jadi ini SMA dan SMK juga masuk, dan nanti kita pila-pila yang mana menjadi kewenangan kabupaten, dan mana kewenangan Provinsi nanti kita koordinasikan dengan pihak BPMP.
“Untuk bagimana sama-sama kita perbaiki raport mutu ini, sehingga SDM guru kita di Pulau Morotai bisa bersaing dengan daerah lain,” tuturnya
Revi bilang, untuk program peningkatan SDM, baik Kepsek maupun guru ini nanti kita masukkan di APBD 2024.
“Selain itu, ada program-program yang disinkronkan dengan program Kementerian, agar searah dengan kebijakan nasional,” pungkasnya
Penulis: Faisal Kharie
Editor: Faisal Kharie
