Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 14 Sep 2021 14:38 WIT ·

Bupati Morotai Didesak Copot Kepala DPMD dan Kadikbud dari Jabatannya


 IMM Pulau Morotai, Saat Menggelar Aksi di Depan Kantor Bupati Morotai || Foto: Istimewa Perbesar

IMM Pulau Morotai, Saat Menggelar Aksi di Depan Kantor Bupati Morotai || Foto: Istimewa

DARUBA – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mendesak Bupati Pulau Morotai Benny Laos, segeracopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Marwan Sidasi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Morotai, F. Revi Dara, dari jabatannya.

Desak Bupati untuk copot kedua kepala Dinas lantaran nilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab, Misalnya kepala DPMD telah mengintervensi kebijakan pemerintah desa dan Kadikbud, karena gagal mengontrol proses pembangunan Sekola Ungulan dan gagal melaksanakan sistem pendidikan di Pulau Morotai.

Amatan zonamalut.id, Selasa (14/9). Aksi yang dilakukan IMM Morotai di Kantor Bupati itu menggunakan mobil pick up dilengkapi sound sistem serta spanduk bertuliskan “IMM Menggugat Stop Intervensi Kewenangan Desa”.

Silfan Djaguna mengungkapkan, Dari ekspresi perjalanan hidup sebagai anak negeri yang terzalimi di Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu saya sampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kadis PMD dan Kadikbud adalah Inkonstitusional, karena Kepala DPMD telah mengintervensi kebijakan pemerintah desa yang tidak sesuai dgn tupoksinya.

“Oleh karena itu, Perlu saya sampaikan kepada Bupati Pulau Morotai, segera copot Kepala DPMD karena menurut kajian kami, dianggap biliau gagal dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah,”tegas Silfan, dalam orasinya di kantor bupati.

Sementara, Koordinator aksi, Ikfan Pina dalam orasinya menyampaikan, Morotai adalah daerah yang sarat akan masalah, mulai dari masalah struktural penyalahgunaan kewenangan, Pendidikan, Korupsi, sampai pada masalah Ekologi.

“Seperti di bidang pendidikan sekolah unggulan adalah cita-cita pemerintah dalam pengembangan sumberdaya manusia di pulau morotai, namun lagi-lagi tidak dapat terwujud akibat ketidak seriusannya pemerintah daerah dalam mengawal peroses pembangunan sehingga konstruksi bangunan saja tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat belajar,”ucap Ikfan.

Senada, Taufan Baba, orator lainnya mengatakan, Berdasarkan keluhan masyarakat maka kami sampaikan bahwa telah terjadi berbagai macam persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Pulau Morotai.

“DPMD telah turut mengintervensi kebijakan pemerintah desa. Padahal, sebuah keniscayaan, Reformasi sebagai pendobrak sistem otoriter yang berkuasa begitu lama, sistem yang mencaplok seluruh kepentingan rakyat akar rumput, namun reformasi juga bukan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan persoalan-persoalan negara dan daerah sampai ke tingkat desa,”ungkap Taufan.

Taufan menjelaskan, Desa di lindungi dan di hargai eksistensinya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014, bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Namun, di Kabupaten Pulau Morotai, kewenangan itu justru dikebiri oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas PMD.

“Mulai dari perencanaan program sampai pada pelaporan, dari tata kelola pemerintahan desa hingga ke tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) seluruhnya di interfensi oleh dinas tersebut. Alhasil Otonomi desa hanya slogan belaka,”terangnya.

Diketahui, Aksi IMM itu terdapat beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Tangkap oknum PMD yang melakukan pungli dan penyalagunaan kewenangan Pemerintah Desa.

2. Copot Kadis PMD karena gagal mengontrol anggotanya dan gagal melaksanakan Pilkades di Pulau Morotai.

3. Bubarkan Timsel dan panitia Pilkades Kabupaten, karena tidak mampuh menjalankan tugas dan fungsi mereka dan gagal melaksanakan Pilkades.

4. Desak Porles dan Kejari Morotai untuk mengusut tuntas kasus BUMDes di Pulau Morotai.

5. Mendesak Polres dan Kejari Morotai untuk menuntaskan kasus proyek TPU Kecamatan Morotai Timur di Desa Sangowo.

6. Tangkap kontraktor nakal Sekolah Unggulan Pulau Morotai.

7. Copot kadis Pendidikan karena gagal mengontrol proses pembangunan Sekolah Ungulan dan gagal melaksanakan sistem pendidikan di Pulau Morotai

8. Hentikan reklamasi, jika tidak ada amdalnya.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 561 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH