Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 27 Mei 2021 23:06 WIT ·

Bupati Morotai Dikabarkan Hapus Usulan Kuota P3K 2021


 Aksi ASN Morotai Bersatu didepan kantor Bupati Morotai. Perbesar

Aksi ASN Morotai Bersatu didepan kantor Bupati Morotai.

DARUBA – Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Benny Laos dikabarkan telah menghapus kuota Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021 yang diusulkan BKD.

Hal tersebut disampaikan Kordinator Aksi ASN Morotai Bersatu, Mustafa Lasidji saat menyampaikan bobotan orasi di depan kantor Bupati. Ia bilang,
Padahal ruang itu diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengangkat menjadikan pegawai anak-anak honor.

“Mahasiswa yang baru saja selesai wisuda dari Universitas Pasifik Morotai agar bisa berbakti kepada daerah. Tapi kesempatan itu Bupati Benny Laos sudah menyoret dengan alasan tidak ada anggaran untuk bayar gaji P3K, emangnya bayar pake doi perusahaan, ini dibayar pake doi negara. Bapak cuman diminta keberpihakan kepada Sumberdaya yang ada di morotai,”ungkap Mustafa

Ia bilang, saat ini provinsi dan kabupaten/kota berlomba-lomba mengusulkan kuota CPNS dan P3K. Namun Pemda Morotai malah membatalkan penerimaan P3K dengan alasan tidak ada anggaran.

Menurutnya, mekanisme anggaran sudah diatur melalui Permendagri Nomor 6 tahun 2021 Tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah, serta SK Kemenkeu Nomor S.46/PK/2021 Tentang perhitungan anggaran P3K dalam anggaran DAU tahun 2021.

”Ini sudah cukup bukti Pemda tidak serius dan tidak berpihak kepada nasib honorer dan alumni lepasan Unipas Morotai, malah Bupati membuka ruang besar-besar untuk mutasi PNS, yang menyebabkan kelangkaan tenaga kesehatan dan guru. Mirisnya meskipun mereka sudah pindah namun gajinya masih di bayar oleh bagian keuangan,”jelasnya.

”Pemda harus usulkan ke pemerintah pusat karena gaji pusat yang bayar, agar bisa mengikuti tes, dan tes itu dilakukan selama tiga kali yakni bulan Juli, September dan November 2021, namun kalau tidak diusulkan tidak bisa ikut tes,”tambahnya.

Ia lantas meminta meminta kepada anggota Satpol-PP yang sedang mengawal jalannya aksi tersebut untuk menanyakan alasan usulan kuota P3K dihapus.

”Jadi jangan bilang tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran tapi kalau bangun jalan ada anggaran, dan jalan yang masih bagus dikasih rusak bikin baru, kemudian pagar semua pensil warna. Ingkat satu waktu pensil itu akan menulis dia punya dosa-dosa semuanya,”pungkasnya.


Penulis: M Faisal Kharie
Editor: Chaca

Artikel ini telah dibaca 590 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Soal Usulan Pejabat, Bupati Morotai Sebut Media Provokator

17 Mei 2022 - 11:43 WIT

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Trending di DAERAH