SANANA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, di Aula Istana Daerah (Isda) Selasa (6/4).
Musrenbang tersebut dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, di Kabupaten Kepulauan Sula.
Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes, mengatakan, Musrenbang ini merupakan bagian penting untuk mempertegas komitmen dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi dan jalinan kerja sama, disamping itu, memberikan penguatan dalam proses perencanaan dari bawah atau bottom up planning dan berkolaborasi dengan perencanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
”Gagasan dan pemikiran yang ada pada masing-masing pihak dapat bersinergi menjadi satu bentuk upaya konkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan lokal maupun regional yang kita hadapi saat ini, sekaligus untuk mengantisipasi perkembangan kondisi pembangunan yang semakin progresif kedepan,”kata Hendrata dalam sambutannya.
Hendrata Thes mengajak semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka serta memiliki visi misi kedepan, terintegratif dan inovatif.
”Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,”ujarnya
Dia berharap, penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2022, bisa lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu yang strategis serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kepulauan Sula secara tepat dan strategis.
“Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui,”pungkasnya
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepsul, A. Yasin Hayatudin, mengatakan, pembangunan daerah itu dilaksanakan dalam rangka untuk mensingkronkan antara usulan masyarakat yang dari bawah ke atas melalui forum Musrenbang
tingkat kecamatan.
”Kami akan melaksanakan melalui Forum SKPD ini untuk mensingkronkan seluruh kegiatan-kegiatan yang dari desa ke Kecamatan disingkronkan dengan Renja masing-masing SKPD jadi usulan-usulan program di tahun 2022,” cetus A. Yasin
Dia berharap usulan dari masing-masing desa dan kecamatan menjadi pusat perhatian bagi SKPD untuk disesuaikan dengan kebutuhan alokasi anggaran yang tersedia di pemerintah daerah.
”Dalam aturan Perencanaan Pembangunan di UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, tentunya rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 itu sudah masuk pada memuat akan sebagian visi-misi kepala daerah terpilih, namun posisinya progam-program termuat di rencana pembangunan jangka panjang daerah bupati dan wakil bupati terpilih”, bebernya.
Dengan demikian, Bappeda, lanjut dia, akan menampung seluruh aspirasi tentu pada saatnya nanti kita akan berkoordinasi dengan Bupati terpilih terkait dengan program-program di tahun 2022 kedepan.
”Saya lihat dari situ sasarannya semua pada peningkatan infrastruktur penanganan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sama seperti apa yang disampaikan dengan Bupati terpilih punya program-program kerja, semuanya sama saja tidak melenceng jauh dan sasarannya semua itu pada masyarakat cuma nama progam saja yang akan disesuaikan,”tandasnya
Penulis: Imelda
Editor: Zulfikar Saman
