Pj Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, didesak copot dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kedua OPD tersebut yakni Kadis Pertanian, Anwar Husen dan Kadis Perindagkop, Nasrun Mahasari.
Desakan tersebut, disampaikan oleh para aktivis Samurai Distrik Unipas Pulau Morotai, ketika menggelar aksi didepan Kantor Bupati Pulau Morotai, pada Senin (25/09).
Pantauan zonamalut.id, aksi Samurai di kantor Bupati nyaris ricuh dengan personil Satpol PP.
Disebabkan, karena masa aksi menghamburkan sayur mayur, tomat dan ingin membakar ban mobil bekas didepan pintu masuk Kantor Bupati.
Sehingga para personil Satpol PP secara tegas langsung mengamankan ban bekas yang dipegang masa aksi.
Aksi saling dorong pun terjadi antara mahasiswa dan Satpol PP.
Hanya saja, kericuhan tersebut tidak berlangsung lama karena sudah diamankan oleh sejumlah anggota kepolisian Polres Pulau Morotai.
Koordinator Aksi, Rifaldi Madjid mengatakan, aksi ini karena mereka menilai Pemda dalam hal ini Dinas Pertanian Morotai gagal, dalam mengatasi pertanian hortikultura.
Karena dari hasil investigasi Camerad Samurai, terkait dengan petani hortikultura di Pulau Morotai, terdapat beberapa masalah yang di temukan.
“Diantaranya tidak ada penyediaan alat industri, bibit-bibit, pupuk tanaman dan air,” jelas Rifaldi.
Padahal, kata Rifaldi, hasil petani hortikultura Morotai mampu memenuhi permintaan pasar.
“Tapi pihak pemerintah daerah, dalam hal ini dinas teknis tidak mampu mengatasi hal tersebut,” katanya
Tak hanya itu, para pendemo juga kecewa terhadap Dimas Perindagkop, karena dinilai tak lagi mengontrol harga pasaran di pasar.
Jadi pihak Perindagkop tidak lagi miliki fungsi kontrol dalam mengatur harga pasar soal Barito.
“Sehingga para pembeli atau pedagang masih mengambil impor Barito di Tobelo dan Manado,” pungkasnya
Diketahui, aksi Samurai Distrik terdapat beberapa pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Naikan harga pala, cengkeh dan kopra.
2. Hadirkan home industry khusus komoditas.
3. Bentuk regulasi tata niaga dan Perda tentang komoditas.
4. Bentuk koperasi desa dan fungsikan BUMDes kelola kopra.
5. Harus ada pemerataan harga komoditas unggulan di Pulau Morotai.
6. Tuntaskan sengketa lahan di Pulau Morotai.
7. Selesaikan pembangunan jalan tani yang bermasalah.
8. Selesaikan pembangunan talud di Desa Rahmat.
9. Copot Kadis Pertanian dan Kadis Perindagkop Morotai.
Penulis: Faisal Kharie
Editor: Faisal Kharie
