JAILOLO – Warga desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, melakukan pemalangan kantor desa, Jumat (30/11). Hal itu dilakukan, karena Kades Kuripasai Josoa Mesdila dianggap tidak ada kejelasan dan keterbukaan pengelolaan Dana Desa (DD) secara pasti.
Informasi yang dihinpun zonamalut.com dilapangan, pemalangan kantor desa Kuripasai, dimulai pada pukul 17.00 WIT. malam hingga pada pukul 22.11 WIT masih terpalang rapat, warga berjanji akan membuka jika sudah ada kejelasan dari Kades Josoa Mesdila.
Salah satu warga Kuripasai, Abdul Halim Tuhulele yang juga Ketua Karang Taruna Desa Kuripasai ditemui depan kantor Desa setempat, Jumat (29/11) mengatakan, aksi warga palang kantor ini, bentuk kekecewaan kepada Kades, sebab tidak ada kejelasan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), seperti anggaran pemuda dan Bumdes.
“Warga bersepakat tuangkan dalam bentuk sikap secara tertulis sebanyak enam (6) poin
1. segarah menjelaskan status lahan atas pembangunan TPQ dan sekolah SD seluas 60×60 tahun 2019 itu milik siapa?
2. Kades segera menjelaskan dan memberikan dana Pemuda 2019
3. Bumdes tahun 2018
4. segara melakukan PAW atas (maaf allmaruhum bapak S.Rahyan) dan memberikan gajinya selama tiga bulan,
5. Kades dan istrinya merapas hak bendahara dan Kaur Pembangunan
6. Kades memangkas prestasi pemuda dalam prestasi bidang olah raga
Sementara Kades Kuripasai, Josoah Mesdila yang dikonfirmasi
membantah habis tudingan warga soal tidak ada kejelasan pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, keberatan atas dasar apa mereka melakukan pemalangan Kantor Desa.
“Langkah yang saya ambil nanti saya akan lapor dan sampaikan ke Bupati dan untuk ancaman yang mau memukul saya juga kan saya proses.”tegas Josoah
Lanjut dia, tadi malam (kemarin, malam red) mereka datang kesini mempertanyakan soal anggaran pemuda.
“Aaya katakan bahwa di RAB tidak ada anggaran Pemuda tetapi di RAB itu anggaran Karang Taruna, Karang Taruna ini ada badan pengurusnya,”tuturnya
Dijelaskan, Josoah untuk lahan TPQ semua masyarakat Desa Kuripasai tahu bahwa lahan tersebut dihibahkan warga desa Ngaon, kemudian diprogram untuk bangun TPQ namun dari warga Ngaon kembali digugat melakukan keberatan yaitu, ahli waris tanah tersebut dengan mengajukan surat keberatan kemudian diundang menyelesaikan dan meluncurkan material karena anggarnya sudah dicairkan.
“lalu kami gerak cepat mengundang Masyarakat terkait kepemilikan tanah tersebut serta tokoh agama dari Ngaon terus waktu pertemuan itu tidak dapat kata sepakat mereka tetap mengklaim, di biayai DD tahap kedua itu proyek pembuatan TPQ dengan anggaran Rp. 310 juta.”katanya
“Saya bersama Sekdes pergi ke desa Ngaon untuk melakukan pendekatan jadi ujung-ujungnya mengenai surat keberatan mereka ajukan ini, saya tanya maunya apa tinggal kita baku atur disitu dong mau doi, doi ada tapi mestinya kita harus cari dasar hukumnya.”sambungnya
Josoah bilang, dalam APBDes tidak memploting dana pembebasan lahan, namun pada waktu itu, lanjut dia upah kerja dari TPQ berlebihan sehingga dirinya nego bersama tukang.
“Kemudian kita buka itu Rp 10 juta untuk babayar tanah tetapi, tidak melakukan perubahan perdes akan tidak sah, karena tidak ada ploting anggaran dan akan temuan untuk saya, kita akan melakukan perubahan Perdes.”pintahnya
Ia menambahkan, soal wakil ketua BPD (allmarhum S.Rahyan) pada saat meninggal dirinya sendiri mengaku, memberikan sambutan, bahkan dijanjikan untuk bayar gajinya selama tiga bulan yang diusulkan sebelum diajukan permintaan.
“Sudah terlanjur satu bulan kasih gaji ke Isterinya dan saya sudah bicarakan ke DP-MPD untuk membayar gajinya yang tinggal dua bulan itu, DPMPD bilang tidak boleh jadi saya hentikan,”ucapnya
Josoah mengaku, warga juga sempat menanyakan anggaran Rp 37 juta yang dianggarkan untuk pemuda. Namun Ia membantah dengan menyebutkan itu bukan anggaran pemuda melainkan anggaran untuk Karang Taruna tertulis di Perdes.
“Dana penunjang karang taruna jadi itu diploting pada DD tahap tiga dana ini mau pencairan jadi saya bilang ke dorang (warga-red) untuk susun dia pe program baku atur bersama karang taruna jadi tinggal kita selaku Pemdea yang mengawas.”tandasnya. (*)
