Didemo Soal Pelayanan RSUD Jailolo, Bupati James: Diduga Suruhan Orang

Bupati Halmahera Barat, James Uang diwawancarai awak media usai membuka kegiata Musrenbang

Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang angkat bicara terkait unjuk rasa yang dilakukan Front Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), , Liga Mahasiswa Nasional Indonesia (LMND), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di depan kantor bupati, pada Selasa, (21/11).

“Saya sangat menghargai siapapun yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah. Tapi saya juga prihatin, karena aksi yang dilakukan itu diduga suruhan orang, atau aksi pesanan. Oknum-oknum OKP yang melakukan aksi itu, harus murni aspirasinya, bukan pesanan atau suruhan orang,” tegas James, kepada wartawan Kamis (22/11).

James mengatakan, bahwa terkadang aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi ini, dinilai tidak rasional. Misalnya, sambung James, hal yang disoroti dalam aksi yang mempersoalkan akreditasi dan mempertanyakan Rumah Sakit Umum Jailolo (RSUD) belum layak ikut Akreditasi.

“Ini kan pernyataan “tolol” yang tidak tau subtansi akreditasi, dan ini hanya orang bingo saja yang bisa buat pernyataan seperti itu. Akreditasi itu perintah Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) yang di laksanakan oleh tim akreditasi Nasional demi memenuhi standar pelayanan publik,” Jelas politikus partai Demokrat itu.

James pun merasa aneh dengan tuntutan masa aksi yang meminta dirinya untuk mencopot Dirut RSUD dan Kadinkes. Hal itu menurut James, adalah permintaan yang sifatnya subjektif dan tidak rasional.

“Ini yang saya katakan aksi ini diduga aksi pesanan karna diduga di tunggungi oleh orang lain yang secara politis ada susupan kepentingan. Dan aksi yang semacam ini saya tidak pernah bersimpati apalagi mengambil tindakan. Jangan berharap,”tegasnya.

Menurutnya, jumlah massa aksi yang hadir sebanyak lima (5) orang sampai sepuluh (10) orang ini, bukan representasi masyarakat, sebab kata James, jumlah masyarakat Halbar kurang lebih 136 ribu jiwa.

“Kok 5 orang atau 10 orang, apakah ini merepsentasi 136 ribu jiwa penduduk Halbar?. 5 orang atau 10 orang yang aksi kemudian bilang ini atas nama masyarakat Halbar. Itu kan aneh,” Ujarnya.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini menyatakan, oknum atau massa dalam aksi yang mengatasnamakan GMKI dan GMNI adalah pembohongan.

“Karna saya telpon Ketua GMKI Halbar, saudara Fandi itu, yang bersangkutan bilang GMKI tidak ikut aksi. Demikian, oknum yang mengatasnamakan GMNI Halbar, saya komunukasi saudara Nimrot Lasa Ketua GMNI Provinsi yang bersangkutan bilang GMNI Halbar juga tidak ikut aksi,” Akunya.

Hal itu kata James, patut di pertanyakan bahwa Oknum-oknum OKP yang tidak jelas identitasnya, aspek legalstanding dari masing-masing oknum yang mengatasnamakan OKP tersebut.

Untuk itu, James meminta kepada pihak Kepolisian jika ada pemberitahuan aksi yang mengatasnamakan OKP, pihak Kepolisian mengkroscek legalstanding oknum-oknum itu terlebih dahulu.

“ jika ada aksi, pihak Kepolisian harus cek yang mengatasnamakan OKP harus di pastikan legalstanding secara Kelembagaannya,”tandasnya mengakhiri. (ADV)

_______

Penulis: Zulfikar Saman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *