Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Maluku Utara Distrik Unipas Pulau Morotai, menggelar aksi.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara pada, Rabu (28/5/2025), sambilan membawa sebuah spanduk yang bertuliskan “Polres Pulau Morotai Kalah dengan Mafia BBM Subsidi”.
Para mahasiswa mendesak pemerintah daerah agar menertibkan kepada sub agen BBM subsidi minyak tanah, karena diduga tidak menyalurkan kepada masyarakat.
Koordinator Aksi, Wahid Lohor dalam tuntutannya menyampaikan bahwa para oknum mafia mulai berkeliaran diseputaran Pulau Morotai.
“Maka hari ini kita sadar betul bahwa kelangkaan minyak tanah merupakan bagian dari kerja-kerja licik sekumpulan mafia BBM di Morotai,” kata Wahid.
Menurutnya, masalah yang kami temukan dilapangan ternyata BBM subsidi minyak tanah yang disalurkan tak sesuai dengan SK Bupati yang telah diatur,
“Selain itu, terjadi juga permainan pengurangan jumlah kuota minyak yang dilakukan pangkalan ke pengecer di masing-masing desa, sehingga menimbulkan kelangkaan BBM,” katanya
Tak hanya itu, mirisnya di beberapa bulan kemarin ketika belum ada pergantian sub agen baru dan masih memakai sub-agen lama, kami Samurai melakukan investigasi dan menemukan adanya kejanggalan dalam hal ketidaksesuaian antara penetapan SK Bupati Nomor 500.2/414/KPTS/PM/2024 tentang penunjukan perusahaan sebagai sub agen bahan bakar minyak di Pulau Morotai.
Dan hasil temuan misalnya, di 14 desa di Kecamatan Morotai Jaya, kuota BBM perbulan 21,520 ton, sementara dilapangan hanya terdeteksi sekitaran 10 ton 600 liter per bulan.
“Jadi sekitar 12 ton 420 liter yang hilang, dan problem ini di investigasi sejak bulan Januari sampai April 2025,” ungkapnya
“Ada sub agen yang lama di Kecamatan Morja melakukan unsur penipuan kepada pengecer, untuk membayar uang sekitar puluhan juta dengan menjanjikan BBM Subsidi akan masuk di bulan maret. Tapi BBM itu hilang entah kemana,” terangnya
Sementara, aksi yang dilakukan tidak berlangsung lama karena Pemda Morotai langsung menyambangi para pendemo untuk hearing terbuka.
Asisten III Setda Morotai Jufri Kube, yang juga Plt Kadis Perindagkop didampingi Kabag Humas Morotai Iwan Muraji, menegaskan bahwa masalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh sub agen lama harus masuk ke ranah hukum.
“Apa yang disampaikan oleh teman-teman massa aksi harusnya masuk ke ranah hukum. Karena itu ranah pidana penipuan,” tegas Jufri dihadapan para pendemo.
“Jadi teman-teman bisa ajukan sesuai dengan bukti permasalahan yang ada kepada pihak yang berwajib dalam hal ini APH. Itu silahkan, supaya mungkin ada unsur jerah disitu,” sambungnya
Jufri mengaku, menyangkut dengan tuntutan teman-teman mahasiswa, kebetulan saya baru beberapa hari dipercayakan menjadi Plt. Kadis Perindagkop.
Dan sepintas yang saya pelajari sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa terkait dengan kekurangan kuota BBM subsidi tadi.
“Untuk stok kita di Morotai dalam setiap trip itu sebanyak 200 ton perbulan. Jadi dia fruktuasi. Kenapa fruktuasi karena dari agen Tobelo masuk ke pangkalan Morotai itu kadang kala dia tidak sampai 220 ton karena dia fruktuasi, dan kadang kala juga hanya 215 dan ada juga cuma 200 ton,” terangnya
Dengan demikian, terkait dengan kuota minyak tanah. Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan 18 pangkalan menyangkut dengan penyaluran.
“Jadi beberapa malam lalu, kita sudah MoU dan sudah undang 18 pangkalan minyak tanah untuk mengatur soal kuota BBM subsidi ke masing-masing pangkalan. Atas undangan itu, kami (Perindagkop) menekan kepada 18 pangkalan Mita, agar tidak satu pun pangkalan yang jual minyak tanah di atas HET,” imbuhnya
“Untuk itu, menyangkut dengan 9 sub agen lama, silahkan langsung ajukan ke pidana. Jadi kalau teman-teman memiliki data silahkan ajukan, karena kita tidak campur,” pungkasnya
Penulis: Faisal Kharie
