Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 9 Jun 2021 21:11 WIT ·

Diputuskan Jaringan Server, Warga Morotai Tak Bisa Buat Dokumen Kependudukan


 Foto ilustrasi server gangguan. Perbesar

Foto ilustrasi server gangguan.

DARUBA – Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara saat ini belum bisa melakukan pengurusan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Morotai, lantaran terjadi pemutusan jaringan server oleh Pemerintah Pusat (Pempus).

Hal ini membuat masyarakat Morotai tidak bisa membuat sejumlah data kependudukan misalnya, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran (AK) serta data lainnya.

”Saat ini torang tara bisa urus Kartu Keluarga (KK) karena pihak Dukcapil belum melakukan pelayanan,”ungkap salah satu warga yang berurusan di kantor Dukcapil, kepada wartawan yang enggan namanya disebutkan, Rabu (9/6/21).

Dengan begitu, ia lantas meminta agar pihak Capil bisa secepatnya membuka pelayanan sehingga pembuatan KK maupun data lainnya bisa terealisasi.

”Torang dengar katanya ini terkait rangkap jabatan Sekretaris Capil yang saat ini menjabat juga sebagai Kadis Perindagkop, makanya harus diselesaikan secepatnya,”pintanya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Pulau Morotai, Hi. Rajak Lotar, ketika di konfirmasi wartawan, membantah bahwa terkait masalah itu, bukan soal rangkap jabatan. melainkan terkait dengan gangguan jaringan.

”Tidak ada pemutusan jaringan yang ada itu gangguan jaringan dari pusat jadi sabar saja mungkin besok atau lusa sudah normal kembali,” bantah Rajak.

Rajak kembali memberikan penekanan, terkait soal rangkap jabatan itu hanya isu yang dibangun oleh orang tak bertanggungjawab. Bahkan, bisa dibilang hoax. Namun, dirinya tidak menapik bahwa soal pergantian Sekretaris itu saat ini lagi diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morotai.

”Isu itu hoax, sekarang pergantian Sek Capil kan BKD so usul tinggal tunggu penetapan dr Kemendagri saja,”pungkasnya.


Penulis : M Faisal Kharie
Editor : Chaca

Artikel ini telah dibaca 152 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH