Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 10 Jun 2021 15:37 WIT ·

Dirjen Otda Pertanyakan Dasar Bupati Sula Reshuffle Kabinet


 Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal Kamil. || Foto: istimewa Perbesar

Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal Kamil. || Foto: istimewa

SANANA — Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Akmal Kamil mempertanyakan kebijakan Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, Fifian Adeningsih Mus meresuffel sekretaris daerah beserta 56 pejabat di lingkungan Pemkab Sula.

“Dasar Bupati Kepsul melakukan pergantian pejabat di Pemkab Kepsul yang diisi dengan pelaksana tugas. Karena ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik,”kata Akmal saat dihubungi zonamalut.id, Kamis (10/5).


Rombak Kabinet, 57 Pejabat Esselon II dan III Di Reshuffle Bupati Kepsul


Akmal bilang, aturan yang dimaksud tertuang dalam pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang menyatakan, gubernur, bupati atau wali kota yang melakukan pergantian jabatan di lingkungan pemerintah daerah atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Aturan tersebut melingkupi seluruh posisi jabatan baik eselon II, III dan IV.

“Coba tanya ke bupati, dapat izin tidak dari Mendagri, kan sudah jelas aturannya,”tutur Akmal.

Akmal mengaku, jika Bupati Kepsul sudah berkonsultasi dengan Mendagri. Menurutnya itu adalah hal yang wajar sebagai kepala daerah tetapi konsultasi bukan persetujuan tertulis.

“Semua orang bisa melakukan konsultasi, hanya saja di dalam UU menyatakan dilarang melakukan mutasi kecuali ada izin tertulis Mendagri, jadi tanya ke bupati apakah ada izin mendagri, bukan konsultasi,”tegasnya.

Meski begitu, ia meminta Gubernur Maluku Utara, untuk segera melakukan investigasi terhadap kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Fifian.

“Jika hasil investigasi pak Gubernur menemukan rotasi pejabat di Kepsul tidak ada izin mendagri, maka kita minta semua pejabat dikembalikan ke posisi jabatan sebelumnya,”pungkasnya.


Penulis: Imelda

Editor: Chaca

Artikel ini telah dibaca 312 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Soal Usulan Pejabat, Bupati Morotai Sebut Media Provokator

17 Mei 2022 - 11:43 WIT

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Trending di DAERAH