Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 17 Jan 2022 14:17 WIT ·

DPMD Morotai Didesak Pidanakan Oknum Panitia Pilkades Ngele-ngele


 Aksi aliansi peduli nilai dekorasi, saat menggelar aksi didepan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil || Foto: Ical Perbesar

Aksi aliansi peduli nilai dekorasi, saat menggelar aksi didepan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil || Foto: Ical

Aliansi Perduli Nilai Demokrasi (APND) bersama masyarakat Desa Ngele-ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengelar aksi disejumlah perkantoran, Senin (17/01).

Aksi puluhan masyarakat lantaran mereka menduga terdapat 14 orang pemilih siluman yang bermunculan saat pencoblosan pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngele-ngele Kecil pada tanggal 12 Januari tahun 2022.

Setelah pencoblosan hingga pukul 12.00 WIT siang menunggu waktu jedah, akhirnya penghitungan suara dimulai dan menjadi pemenang adalah nomor urut 03 Fajri Ahmad dengan memperoleh 132 suara, sementara nomor urut 02 Firdaus Sibua memperolah 127 suara, dari 4 orang calon kades.

Anehnya setelah perhitungan suara selesai, namun pada sekitar jam 03.00 WIT malam dilakukan pemilihan lanjutan, hanya tidak jadi karena situasi belum aman.

aliansi peduli nilai demokrasi, ketika melakukan aksi di kantor bupati || Foto: Istimewa

Salah satu Cakades Ngele-ngele Kecil nomor urut 04, Safril Sugi mengatakan, ke 14 orang ini diduga pemilih siluman lantaran mereka tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) desa tersebut.

“Beberapa panitia tingkat Desa telah menandatangani berita acara, hanya saja wakil ketua panitia dan satu anggota tidak bersedia menandatagani, karena 14 orang belum memberikan hak pilih,”ungkap Safril.

Fitrah Piga, salah satu masa aksi mengatakan, anehnya terjadi setelah perhitungan suara selesai. Akan tetapi sekitar jam 3 (tiga) malam dilakukan pemilihan lanjutan.

“Sumber sengketa dari mana, Sengketa dari data kependudukan, data pemilih itu artinya bahwa dinas kependudukan tidak konsisten dalam adminsiatsi ditingkat kecamatan, karena satu surat suara yang itu kemudian bermasalah ada sanksi hukumnya,”koor Fitrah.

Sementara, Korlap Aksi Sibli Syawal mengatakan, kedatangan kami di kantor Capil ini untuk mempertanyakan beberapa orang yang hadir menjelang Pilkades di Ngele-ngele, karena kami tidak menginginkan nilai-nilai demokrasi itu hancur.

“Kurang lebih 14 orang yang diduga warga yang yang hadir didekat Pilkades, padahal ketentuan itu minimal 6 bulan baru bisa mengeluarkan e-KTP. Namun kalau belum belum terdapat 6 bulan belum bisa dikeluarkan,”kata Sibli.

“Kami takutkan hal ini bisa terjadi di desa yang belum lakukan pemilihan. Olehnya itu, kehadiran kami ini untuk mempertanyakan masalah yang terjadi di desa tersebut,”cetusnya.

Setelah melakukan orasi, massa aksi kemudian melakukan hearing bersama Sekretaris dan beberapa Kabid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kabid Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pulau Morotai, Rusman Pauwah menjelaskan, terkait dengan pembuatan e-KTP saat ini sudah ada regulasi yang baru sehingga siap saja warga yang meminta untuk membuat e-KTP, maka kami langsung melayani secepatnya.

“Dirjen kependudukan sudah perintahkan kepada kami bahwa, untuk pembuatan e-KTP Disdukcapil tidak lagi meminta surat keterangan dari desa atau domisili pindah, dan kami lakukan ini berdasarkan regulasi yang ada,”terangnya

Dalam aksi tersebut terdapat sejumlah pernyataan sikap yakni, pertama mendesak panitia penyelesian sengketa Pilkades untuk membatalkan upaya pemelihan susulan di Desa Ngele-ngele Kecil, karena pemelihan sudah di pandang sah.

Kedua, mendesak panitia kabupaten untuk indentifikasi pelanggaraan hukum terkait penerbitan KTP siluman menjalang pilkades di Desa Ngele-ngele kecil. Ketiga, mendesak PMD dan panitia Pilkades Kabupaten untuk memberhentikan dan mempidanakan oknum panitia Pilkades dan pemerintahan desa yang di duga bersekongkol dengan salah satu oknum calon kades nomor urut 02.

Empat, mendesak kepada kepala Dinas Capil untuk memberhentikan oknum-oknum tertentu di dinas capil karena di duga berkerja sama dengan panitia Pilkades, dan salah satu calon kades untuk membuat dokumen kependudukan menjelang pemungutan suara pada Pilkades.

Kelima, minta kepada Pemerintah Daerah agar netral dalam melaksanakan Pilkades Kabupaten Pulau Morotai.

Massa aksi menambahkan, masalah ini akan dikawal. Jika ada data siluman maka ini bermasalah.

“Kami akan kawal terus sampai kapanpun permasalahan ini kami akan pertanyakan,”tegas mereka.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 472 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kompol Samsul Alam Resmi Menjabat Wakapolres Morotai

18 Mei 2022 - 17:16 WIT

Pileg 2024, Partai Demokrat Halmahera Utara Optimis Pertahankan Kursi Ketua DPRD

17 Mei 2022 - 20:25 WIT

Kamis Lusa, Marwan Sidasi Dilantik Jadi Kepala Disperkim Morotai

17 Mei 2022 - 13:16 WIT

Soal Usulan Pejabat, Bupati Morotai Sebut Media Provokator

17 Mei 2022 - 11:43 WIT

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Trending di DAERAH