Kordiv PHL: Kita Tidak Berani Ambil Resiko
JAILOLO – Bawaslu Kabupaten Halmhaera Barat dengan tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan penjelasan terkait dengan pemangkasan anggaran pengawasan Pilkada 2020.
“Tanpa mengundang Bawaslu, DPRD memangkas anggaran kami dari 9 miliar menjadi 5 miliar ini dasarnya apa? Untuk itu, kami secara kelembagaan meminta DPRD untuk memperjelas terkait dengan pemangkasan anggaran itu.”tegas Kordiv PHL Muhamadun Hi Adam kepada wartawan, Selasa (17/12) malam tadi
Dengan begitu, ia meminta agar Pemda harus punya sikap. Sebab menurutnya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding atau MoU secara kelembagaan antara Bawaslu dan Pemda.
“Kami juga punya harapan pemda harus punya sikap untuk mempertegas kalu tidak kami tidak mau mengambil resiko terkait dengan pelaksanaan pilkada di 2020, dan saya rasa pemda sengaja mendiamkan hal ini. Buktinya, setelah anggaran kami di pangkas tidak ada komunikasi ke kami.”tegasnya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Halbar, Alwi Ahmad yang dikonfirmsai sejumlah awak media diruang kerjanya mengaku, belum mengetahui pasti terkait dengan besaran anggaran yang dipangkas.
“Saat ini kita belum dapat data ril dari Pemda, nanti kita coba berkordinasi dengan Pemda agar memastikan apakah anggaran kita dipangkas atau tidak .” terangnya (*)
