Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 30 Jun 2021 20:45 WIT ·

DPRD Halmahera Barat Setujui RPJMD 2021-2026


 Ketua DPRD Halmahera Bara, Charles R Gustan || Foto: Zulfikar Saman Perbesar

Ketua DPRD Halmahera Bara, Charles R Gustan || Foto: Zulfikar Saman

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara telah menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, setelah menggelar rapat pembahasan bersama pemerintah daerah di ruang Banggar Kantor DPRD Halbar, Rabu (30/6).

Ketua DPRD Halbar, Charles R Gustan, saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan, pembahasan RPJMD tersebut sebelumnya dibahas dengan kurung waktu selama kurang lebih tiga hari.

Ia bilang, pembahasan RPJMD sebelumnya di pending karena harus menyelesaikan rapat paripurna perampingan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD bersama dengan pemerintah daerah.

“Setelah paripurna kami kemudian berangkat ke Jakarta untuk melakukan konsultasi setelah balik dari Jakarta kami kemudian langsung menindaklanjuti rapat pembahasan RPJMD lanjutan dan baru di sepakati pada hari ini,”kata Charles

Ia bilang, dalam rapat pembahasan tersebut, sebelumnya telah didiskusikan bersama pemerintah daerah dan hasilnya sudah mencapai 60 persen soal penyampaian masukan-masukan tentang poin-poin pentingnya di dalam RPJMD.

“Kami pun memberikan masukan tentang pokok-pokok pikiran melalui komisi maupun tim eksistensi lembaga kemudian memberikan ruang bagi unsur pimpinan fraksi untuk melakukan kajian-kajian RPJMD. Dari hasil itu, kemudian disatukan sehingga baru hari ini pimpinan secara lembaga mengambil keputusan menyepakati RPJMD tersebut,”ujarnya

Charles mengaku, meskipun dalam pembahasan tersebut banyak perdebetan maupun instruksi dari DPRD maupun pemerintah daerah. Namun setelah di singkronisasi dan kesimpulannya adalah pemerintah daerah diminta untuk mengkoreksi kembali tentang masukan pokok-pokok pikiran dari DPRD sebelum di konsultasikan ke Provinsi.

“Adapun poin-poin yang disampaikan oleh DPRD. Salah satunya adalah budaya tujuh suku asli Halmahera Barat tidak hanya ditampilkan saat pelaksanaan Festival Teluk Jailolo digelar, tetapi diminta dikaji kembali oleh pemerintah daerah agar membuat museum, sehingga ketika tamu undangan dari luar berkunjung ke Halbar dapat mengetahui kalau kita mempunyai budaya tuju suku,”tandasnya.


Penulis: Zulfikar Saman

Artikel ini telah dibaca 91 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH