Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 22 Sep 2021 21:59 WIT ·

Dugaan Pengelapan DD di Morotai, Oknum ASN dan Bendahara Desa Diberi Waktu Sampai 29 September


 Ilustrasi dana desa. || Foto: istimewa Perbesar

Ilustrasi dana desa. || Foto: istimewa

DARUBA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, telah memberikan batas waktu pengembalian keuangan negara terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial AS dan Bendahara Desa Tanjung Saleh, soal kasus dugaan pengelapan Dana Desa (DD) senilai Rp 570 juta.

“Kedua oknum ini kami sudah berikan batas waktu pengembalian sampai pada tanggal 29 September 2021. Jika tidak, maka dari Inspektorat langsung menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan,”kata Sobeng Suradal, Kejari Pulau Morotai, ketika dikonfirmasi zonamulut.id, Rabu (22/9).

“Kasus ini sementara ditangani oleh Inspektorat, sehingga kami masih menunggu sampai pada batas waktu yang telah diberikan,”sambungnya.

Sementara, Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi, ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya batas waktu pengembalian oleh kedua oknum tersebut.

“Iya kami sudah berikan waktu sampai tanggal 29 September ini. Kalau yang bersangkutan tidak punya niak baik maka kami akan limpahkan ke Kejaksaan. Cuman saya dengar kemarin dari BKD bahwa dia (AS) akan lakukan pengembalian melalui gajinya, dan kalau memang ini mau dikembalikan maka itu menajdi satu poin,”jelas Marwanto.

Marwanto bilang, Total kerugian negara untuk kedua oknum ini Rp 570 juta dengan rincian yakni Bendahara Rp 470 juta lebih, dan AS Rp 90 juta lebih.

“Untuk keterlibatan bendahara desa ini, karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik aparat desa, untuk mencairkan gaji perangkat desa,”katanya.

Untuk kasus oknum AS ini, kata Marwanto, Tidak hanya di Desa Tanjung Saleh. Namun kasus yang sama juga terjadi di Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat.

“Jadi semasa AS menjabat sebagai Pj. Kades Cio Gerong itu terdapat kerugian negara Rp 170 juta, sehingga total AS punya yang harus dilakukan pengembalian Rp 260 juta lebih,”terangnya.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 447 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Soal Usulan Pejabat, Bupati Morotai Sebut Media Provokator

17 Mei 2022 - 11:43 WIT

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Trending di DAERAH