JAILOLO — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Halbar. Fransiska Renjaan mengaku, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) masih jauh dari kata layak anak. Menurutnya, Kabupaten layak anak ini mengarah ke pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
“Kabupaten layak anak itu masih sangat jauh karena memang masih banyak hal yang belum didilakukan. Bahkan untuk rumah aman saja belum punya bangunan sendiri,”kata Fransiska yang dikonfirmasi diruang kerjanya. Rabu, (2/9)
Meski demikian, Peraturan Daerah Kabupaten layak Anak yang telah disahkan oleh DPRD beberapa pekan lalu. Namun, hingga saat di Halbar sendiri belum memiliki rumah aman atau tempat rehabilitasi untuk korban kekerasan.
“Jadi pada intinya Halbar ini kalau sudah jadi Kabupaten layak anak mungkin kekerasan terhadap anak sudah tidak ada lagi tetapi faktanya, yang kita lihat saat ini banyak kasus anak-anak yang menghisap lem aibon. Bahkan kami mendapatkan laporan dari para guru kenakalan ini sudah banyak tetapi belum dilaporkan,”katanya
Untuk itu, Fransiska meminta kepada pemerintah untuk bisa menyiapkan tempat bermain anak-anak seperti puskesmas dan sekolah ramah anak.
“Dan ini sudah menjadi perhatian pemerintah agar kedepan kita sudah harus mempunyai lembaga rehabilitasi anak, karena di Halbar ini kan anak-anak nakal sudah banyak dan harus ditangani,” ujarnya
Fransiska, menyebutkan, pada tahun 2016 saat kedatangan Menteri Perlindungan Perempuan Dan Anak pada saat Bupati sudah mendeklarasikan bahwa Halbar menuju Kabupaten layak anak.
“Jika sudah ada deklarasi maka kita harus membuat atau melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab daerah karena ini amanat Undang-undang,”pintahnya
“Maka dengan itu, Pemerintah harus wajib melindungi anak-anak, contoh kecil seperti zebra cross dijalan itu masih kurang, seperti yang terlihat didepan sekolah-sekolah, jika ingin menjadi Kabupaten Layak Anak. Maka, anak-anak harus dijamin keamanannya terutama dalam menyeberang,”sambungnya
Selain itu, Fransiska mengaku, sudah pernah melakukan evaluasi sebanyak tiga kali dari kementerian dan nilainya masih dibawah standar karena banyak hal yang belum dibuat.
“Tetapi kita harus optimis untuk menuju kabupaten layak anak dan itu butuh komitmen dari pemerintah dan masyarakat serta peran media karena itu sangat dibutuhkan,”terangnya (Zul)
