Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang aula lantai dua kantor Bupati pada Selasa (08/4/2025).
Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua-Rio Christian Pawane, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Morotai, Forkompinda, para Asisten, pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, ketika membuka kegiatan menyampaikan terima kasih kepada Bappeda Litbang dengan tim pendamping yang telah merampungkan penyusunan rencana awal penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 yang akan di bahas pada forum hari ini.
“Sehingga mendapatkan arahan dan masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai, dalam rangka penyempurnaan dokumen ini,” ucap Rusli.
Rusli bilang, tujuan dari penyusunan dokumen RKPD tahun 2026 ini adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pada tiap tahunya, serta menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun dokumen rencana APBD tahun 2025.
“Jadi dokumen yang di susun ini sudah memperhatikan keselarasan dari dokumen di atasnya yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025-2045 tahap pertama dan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026,” terangnya
Selain itu, tambah Rusli, bahwa kita harus memperhatikan draf dokumen RPJMD periode 2025-2029 dengan visi Morotai Adil, Unggul dan Sejahtera yang mempunyai 6 misi.
Pertama, Membangun sumber daya manusia Morotai yang unggul, sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya. Kedua melaksanakan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga penguatan kolaborasi inovasi dan teknologi digital yang unggul dan mensejahterakan.
Keempat, pemperkuat ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Kelima mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Keenam memulihkan kualitas politik, hukum dan HAM, serta reformasi birokrasi yang berkeadilan.
“Kami berharap para stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan yang hadir pada forum hari ini, agar dapat membobot rancangan awal dokumen perencanaan ini dengan mempedomani visi dan misi yang tela saya sampaikan,” timpalnya
Terpisah, Kepala Bappeda dan Limbang Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, mengatakan bahwa kegiatan hari ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan awal RKPD 2026.
Sehingga forum konsultasi ini dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana 2025.
“Diharapkan forum konsultasi publik ini dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan, dan konsekuensi antara perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dasar hukum,” jelas Ahdad.
“Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah bagaimana menyampaikan persepsi terhadap penyusunan rancangan dokumen rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025, dan penyempurnaan program-program prioritas hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan berita acara kesepakatan,” tandasnya
Penulis: Faisal Kharie
