Gelar Paripurna HUT ke 13, DPRD Morotai Nilai Benny -Asrun Gagal Ciptakan Lapangan Kerja

Suasana rapat Paripurna HUT ke 13 Kabupaten Pulau Morotai || Foto: Istimewa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai, menggelar rapat paripurna istimewa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang ke 13 tahun 2022.

Ketua DPRD Pulau Morotai, Rusminto Pawane, dalam pidatonya menyampaikan, bahwa momentum peringatan hari ulang tahun ke-13 Pulau Morotai tahun 2022, kami mencermati bahwa kurang lebih 5 tahun berpemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Benny Laos-Asrun Padoma.

“Aspek kebahagiaan dan kesejahteraan hidup masyarakat Morotai pada umumnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada khususnya mengalami kemunduran yang sangat signifikan,” ucap Rusminto.

Bahkan, Rusminto menilai Bupati dan Wakil Bupati Morotai gagal dalam hal mengedepankan semangat para tokoh pejuang pemekaran yakni mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian hidup bagi seluruh masyarakat di Pulau Morotai.

“Kami mengajak agar tidak hanya melihat perkembangan Morotai secara kasat mata atau dari sesingnya saja, tetapi harus cermat melihat juga dari kondisi rill atau kenyataan yang dialami bersama di Morotai, bahwa tanggung jawab pemerintah daerah untuk memajukan Morotai bukan semata-mata dari aspek pembangunan fisik tetapi haruslah mencakup kemajuan pada aspek tingkat kesejahteraan hidup masyarakat,” timpalnya

Rusminto bilang, lembaga representasi masyarakat, kami berkewajiban untuk menyuarakan dengan lantang bahwa apalah artinya semua kemajuan pembangunan fisik prasarana yang diprioritaskan dan dibangga-banggakan, jika masyarakat saat ini mengalami degradasi batin karena aspek kesejahteraan hidup yang tidak mampu ditegakan oleh pemerintah daerah.

“Masyarakat morotai tertekan di balik pesatnya pembangunan di berbagai bidang, maka sebagai lembaga penyambung aspirasi rakyat secara tegas dan lugas bahwa pemerintah daerah dinilai gagal dalam menciptakan 5.000 lapangan pekerjaan sebagaimana visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, sehingga ada begitu banyak masyarakat morotai harus keluar mengadu nasibnya di kabupaten/kota lainnya,” ungkapnya

Selain itu, lanjut Rusminto, pemerintah daerah juga dinilai gagal dalam melaksanakan program reformasi birokrasi dilingkup Pemda Morotai

“Program ini dinilai hanya merupakan slogan belaka, karena menurut hemat kami reformasi birokrasi haruslah menyangkut berbagai bidang termasuk kesejahteraan ASN,” katanya

Rusminto, juga menyentil soal hubungan kemitraan yang tidak sehat antara DPRD dan Pemda Morotai.

“Pemerintah daerah dicermati tidak bijak dalam mengatur dan mengelolah sistem keuangan daerah dengan memangkas hak-hak DPRD yang telah diatur sesuai peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi DPRD,” pungkasnya

Diketahui, rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma, Sekertaris Daerah Muhammad Umar Ali, Ketua DPRD Pulau Morotai Rusminto Pawane, Wakil Ketua I Judi R.E. Dadana, Wakil Ketua II Fahri Hairuddin, Forkompimda, Pengurus DPD II KNPI Pulau Morotai, tokoh pemekaran Pulau Morotai Ahmad Peklian, tokoh masyarakat, tokoh Agama dan seluruh Anggota DPRD serta seluruh pimpinan SKPD Pulau Morotai.


Penulis: Faisal Kharie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *