Gubernur Maluku Utara: Bandar Udara Terbesar se-Indonesia Timur Bakal Dibangun di Tidore

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba || Foto: Istimewa

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan, Bandara Loleo di Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, akan menjadi bandara terbesar di Indonesia Timur.

“Tentunya Bandara Loleo akan jadi bandara terbesar se-Indonesia Timur,” ungkap Abdul Gani , Selasa (24/1).

Ia bilang, tim kementerian akan meninjau lokasi detailnya dalam waktu dekat untuk menentukan pembangunan.

BACA BERITA LAINNYA:

Pameran dan Beragam Lomba Meriahkan Bulan K3 Nasional di Gosowong PT NHM

Di Maluku Utara, 6 Daerah Ini yang Memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi

Pesan Ketua KPU Halbar Usai Lantik 519 Anggota PPS: Jaga Profesional dan Integritas

“Tadi saya sudah dari lokasi mengecek,

karena tim sudah mau datang, dan inshaa Allah 8 bulan ke depan sudah bisa terbang,”katanya

Menurut Gubernur Maluku Utara dua periode itu, rencana pembangunan Bandara Loleo sudah mengantongi persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

“Pak Presiden sudah setujui bangun Bandara Loleo,” jelasnya.

Persetujuan tersebut, kata dia, sudah ditindaklanjuti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Menteri Perhubungan sudah menyampaikan dalam pidato resmi waktu itu di depan Presiden bahwa Bandara Loleo akan segera dibangun,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, rencana pembangunan Bandara Loleo akan tuntas dalam jangka waktu delapan bulan ke depan.

“Kemarin saya di Jakarta juga sudah bertemu dengan perintis dan mereka menjanjikan 7-8 bulan ke depan sudah akan terbang,” ujarnya.

Walaupun anggaran dari APBD dan APBN terbatas, Abdul Gani mengaku ada metode KPBU yang telah dilakukan pembahasan oleh Pemerintah sebelumnya, ia memastikan rencana pembangunan Bandara Loleo akan segera dibangun.

“Menteri Budi meminta dukungan dari pihak perusahaan besar yang memiliki smelter dapat ikut serta mendukung rencana pembangunan ini,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menerangkan, rencana pembangunan Bandara Loleo menelan biaya yang cukup besar sehingga perlu adanya skema lain.

“Misalnya saja kita minta keterlibatan investor, karena kalau kita menanggung anggaran kurang lebih Rp 6-7 triliun tidak akan mampu,” tukasnya.

Pemerintah Daerah, kata Abdul Gani, dibebankan untuk pembebasan lahan. Sehingga pemerintah daerah saat ini tengah melakukan penghitungan dan pemetaan berapa besar lahan yang akan dibebaskan.


Penulis: Tim

Editor: Zulfikar Saman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *