Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, di tahun 2026 dihadapkan dengan tantangan efisiensi anggaran yang sangat signifikan, sehingga berdampak pada belanja modal.
Atas masalah tersebut Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Rusli Sibua, meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ini disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di ruang aula lantai dua kantor bupati pada Kamis, (27/11/2025).
Fokus utama adalah bagaimana PAD dapat menjadi penopang utama untuk pembiayaan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Bupati bilang, optimalisasi PAD menjadi sebuah keharusan di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, dan saya optimis bahwa Kabupaten Morotai mampu menghadapi tantangan ini.
“Jadi dengan efisiensi yang sekarang kita hadapi, sudah seharusnya mengoptimalkan PAD dalam rangka pembiayaan. Kita tetap optimis,” terangnya
Menurut Bupati, salah satu beban anggaran terbesar yang harus segera diantisipasi oleh Pemda Pulau Morotai adalah penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 660 orang.
“Belanja atau gaji PPPK bertambah dalam waktu, dan nantinya menyusul Paruh Waktu sebanyak 900 sekian,” ungkapnya
Ia menambahkan, bahwa kepada pimpinan OPD agar segera menyiapkan proyeksi PAD, mengingat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan segera dilakukan.
“Ini PAD yang saya sampaikan tadi, karena kita sudah agak terlambat, dan kita sudah harus mengesahkan APBD 2026,” pungkasnya
Editor: Jainal Wahab
