Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 12 Jan 2022 09:33 WIT ·

Hadapi Masalah Perdata, Pemda Morotai dan Kejari Teken MoU


 Kepala Kejaksaan Pulau Morotai, Sobeng Suradal dan Bupati Pulau Morotai Benny Laos, saat menandatangi MoU || Foto: Istimewa Perbesar

Kepala Kejaksaan Pulau Morotai, Sobeng Suradal dan Bupati Pulau Morotai Benny Laos, saat menandatangi MoU || Foto: Istimewa

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, mengadakan perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Maluku Utara, yang digelar di aula Kantor Bupati Morotai, Senin (10/01).

Lembaran perjanjian kerja sama ini atau Memorandum Of Understanding (MoU) ditandatangani langsung oleh Bupati Bupati Morotai Benny Laos dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Sobeng Suradal, kemudian dilanjutkan oleh Sekda M. Umar Ali, Kasi Datun Rafiq Siswanto, dan 26 SKPD serta Bagian.

Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Wakil Bupati Morotai Asrun Padoma, Sekda Morotai M. Umar Ali, para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan SKPD, para Kabag serta tiga orang Jaksa Pengacara Negara yaitu, Rafiq Siswanto, M. Reza Kurniawan, M. Lutfhi Firdaius, dan Sahala Fuad.

Kasi Datun Kejari Morotai, Rafiq Siswanto mengatakan bahwa, dengan terjalinnya kerjasama ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus saling bersinergi antara Kejari bersama Pemda Morotai.

“Untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan dan pendampingan hukum khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara,”ucap Rafiq, kepada zonamalut.

Foto bersama, usai dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemda Morotai dan Kejari Morotai || Foto: Istimewa

“Maksud MoU ini untuk optimalisasi penanganan di bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut, baik Pemda maupun Kejaksaan dapat berkomitmen untuk bagimana dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi Pemda Morotai,”sambutannya.

Rafiq bilang, perjanjian kerja sama ini dilakukan hanya di Bidang Datun saja berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

“Jadi ada salah satu kewenangan Kejaksaan, selain penuntutan kita juga dapat mewakili Pemerintah, dalam hal ini Negara, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan terkait dengan sengketa atau permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara,”tuturnya.

Ditanya soal jangka waktu MoU, kata Rafiq, untuk waktu perjanjian kerja sama ini yang telah dibacakan itu selama dua tahun.

“Jadi MoU ini hanya dua tahun saja, mulai tahun ini (2022) sampai 2023. Namun bisa diperpanjang kembali,”katanya.

Rafiq menjelaskan, tujuan dari MoU adalah melaksanakan kewenangan Kejaksaan sebagai Kejaksaan Negara, dan dari hasil MoU ini untuk mengharapkan peranan Kejaksaan ini bisa mengangkat wibawa pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal menghadapi kepentingan permasalahan perdata dan tata usaha negara,”terangnya.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 51 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Capai Target Vaksinasi, Pemda Morotai Diberikan Penghargaan

22 Januari 2022 - 18:55 WIT

Sejumlah Daerah dan BUMN Dapat Penghargaan Dari Gubernur Malut

22 Januari 2022 - 18:09 WIT

Pembangunan Panggung Live Music dan WFC Zona II di Morotai Rp 19,9 Miliar

22 Januari 2022 - 14:54 WIT

Februari, Bupati Morotai Bakal Resmikan Semua Fasilitas Wisata

22 Januari 2022 - 14:39 WIT

Kejari Halmahera Utara Resmi Tahan 2 Tersangka Korupsi Dana Hibah Panwaslu

22 Januari 2022 - 12:13 WIT

Tumbangkan Tobelo Utara, Basanohi FC Optimis Juara Piala Bupati Cup II

21 Januari 2022 - 20:28 WIT

Trending di DAERAH