JAILOLO– Penerapan kebijakan informasi satu pintu sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) memang ada Plus – Minusnya, atau untung – ruginya, namun dapat dipastikan Pemerintah yang akan lebih Rugi.
Hal tersebut, disampaikan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr. Helmi Alhadar, saat dikonfirmasi wartawan via Handpone, Jumat 14 februari 2020.
Menurut Helmi yang juga sebagai mantan wartawan senior, keuntungan yang didapatkan oleh Pemkab setempat, informasi yang dikeluarkan itu tidak akan simpang siur, karena wartawan mendapatkan informasi tersebut dari satu orang.
“Tapi, Pemerintah dalam hal ini Pemkab Halbar, harus menyiapkan Humas atau komunikator spesialis untuk melayani para wartawan dengan baik, dan selalu siap memberikan segala informasi yang dibutuhkan, Karena kerja wartawan mencari berita,” ungkap Helmi yang baru saja meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran Bandung.
Helmi bilang, bila wartawan tidak mendapat informasi yang dibutuhkan dengan cepat, maka itu bisa menjadi masalah ketika wartawan mengutip informasi – informasi diluar dari pemerintah itu sendiri, dan ini akan merugikan pemerintah akibat komunikasinya tidak efektif dan selain itu juga akan menimbulkan persepsinya negative dalam tanda kutip.
“artinya begini, misalnya dari dinas terkait yang akan dikonfirmasi namun tidak mau memberikan informasi tersebut, maka orang akan bicara, kamu yang lebih tahu tapi, kok, tidak mau bicara.”kata Helmi mencontohkan.
Ia mengaku, dalam penerapan satu pintu itu humas atau komunikator yang diangkat memang orang yang dipercaya dan punya hubungan bagus dengan wartawan, bila tidak dipastikan akan dapat menimbulkan konflik yang merugikan kedua belah pihak (wartawan dan Pemerintah) sebagaimana yang terjadi di Halbar, tapi yang paling rugi adalah pemerintah.
“Kerena Pemerintah sangat berkepentingan mempromosikan segala kegiatan untuk diketahui publik, jadi kalau hubungan Pemkab Halbar dengan media pincang, maka saya pikir Pemkab Halbar yang rugi. Karena informasi tentang pemerintah tidak diketahui dan akan mendapatkan citra yang buruk dari publik.”jelasnya
Meski begitu, lanjut dia, persoalan yang terjadi antara wartawan dan pemerintah Halbar harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah setempat dan kembali menjalin hubungan yang baik dengaan media, sebab suka tidak suka, Media adalah Mitra kerja Pemerintah. Namun disaat yang sama wartawan harus bisa bekerja sama dengan Pemerintah secara professional dan jangan bersikap subjektif lantaran tidak suka, sehingga menulis yang jelek – jelek tentang pemerintah, tetapi wartawan bisah hadir sebagai jembatan penghubung untuk Pemerintah dan Masyarakat.”ujar Pakar Media.
“Jadi sebenarnya Pemerintah tidak harus khawatir kalau Pemerintah sudah bekerja sesuai apa adanya maka tidak perlu takut memberikan informasi kepada wartawan, karena jangan sampai informasi tidak diberikan maka rakyat akan berpikir pemimpin tidak bekerja dan Pemerintah juga harus menyadari bahwa wartawan adalah mitra kalau bermusuhan dengan wartawan tidak akan menguntungkan.”cetusnya.
“Sepanjang kalau Pemerintah itu salah maka tugas wartawan itu harus mengkritisi sesuai fakta-fakta dilapangan, karena wartawan itu sebagai penyambung lidah rakyat.”sambunganya
Ia menyebutkan, jika wartawan selalu memuji Pemerintah maka orang lain bisa menuduh wartawan itu punya motif karena tentunya wartawan seperti itu mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu dan orang lain akan curiga karena wartawan seperti ini juga dapat mengganggu citranya sebagai wartawan yang professional.
“Dan sebaliknya juga kalau wartawan yang selalu mengkritik terus tidak pernah mengungkap sisi baik pemerintahan walaupun adanya prestasi dari Pemerintahan maka profesionalitasnya juga diragukan.”jelas Helmi
Penulis : Red
