Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

HEADLINE · 27 Jan 2021 21:07 WIT ·

Ini Daftar Tunjangan Kinerja dan Gaji Pokok PNS 2021


 Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istana Merdeka, Jakarta || Foto: Atara /Akbar Nugroho Gumay Perbesar

Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istana Merdeka, Jakarta || Foto: Atara /Akbar Nugroho Gumay

JAKARTA – Kementerian/Lembaga (K/L) negara di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini berencana menyusun dan merombak komponen gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penghasilan PNS ke depan, yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.

Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto mengatakan pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan. Termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS.

“Apakah tahun depan berlaku, ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan Covid-19,” kata Hayomo seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (27/1).

Aturan baru gaji PNS, kata Hayomo, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan tiga hal sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PNS.

Ketiga hal itu antara lain pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini.

Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan, sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Haryomo bilang, secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan (job price), didasarkan pada nilai jabatan (job value).

Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat.

Penulis: Tim
Editor: Zulfikar Saman

Artikel ini telah dibaca 424 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Festival Morotai Telan Anggaran Rp 2,3 Miliar

19 Januari 2022 - 17:06 WIT

PT. NHM Dikabarkan Hentikan Biaya Kesehatan Masyarakat Lingkar Tambang

18 Januari 2022 - 20:01 WIT

Bermuatan 4 Ton Ikan, Mobil SKPT di Morotai Terbalik

18 Januari 2022 - 11:59 WIT

DPMD Morotai Didesak Pidanakan Oknum Panitia Pilkades Ngele-ngele

17 Januari 2022 - 14:17 WIT

Koordinator Presidium: MD KAHMI Hadir Membawa Pembaruan di Morotai

15 Januari 2022 - 16:42 WIT

MD KAHMI dan FORHATI Morotai Resmi Dilantik

15 Januari 2022 - 15:20 WIT

Trending di DAERAH