Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Piet Hein Babua menjelaskan soal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa.
Dimana, sebuah kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah sangat memiliki dasar historis dan baik untuk daerah kedepan.
“Kalau dilihat dari histori buah kelapa ini hanya menjadi olahan kopra, harga kopra sejak puluhan tahun selalu naik turun. Dan harga itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah untuk menekan pembeli agar harga naik,” jelas Bupati pada konferensi pers, Rabu (02/7/2025).
Menurut Bupati, ketika adanya industri, harga beli industri tidak akan mengalami turun harga lagi.
“Karena produk hasil olahan industri harga pasarannya tidak pernah turun, maka harga beli buah kelapa dari petani juga tidak akan turun, dan kalaupun turun sudah dipastikan tidak akan membebani petani kelapa,” katanya
Bupati bilang, keberadaan industri juga membuka lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja yang begitu banyak.
“Sehingga daerah mendapatkan pemasukan PAD melalui pajak, dan dari pajak ini daerah sudah pastikan mampu menjalankan program pembangunan demi untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya
Dengan demikian, Bupati mengajak semua pihak harus memiliki pemikiran yang luas untuk berpikir ke masa depan, bukan untuk hari ini.
“Jadi kenapa harus ada Perda Hilirisasi Buah Kelapa, tujuannya agar produk lokal yang kita miliki bisa diolah di daerah ini, sehingga memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat dalam waktu lama,” imbuhnya
Ia menambahkan, bahwa di pemerintahan kepemimpinan Piet-Kasman saat ini telah melakukan beberapa langkah di bidang ekonomi untuk menopang ekonomi daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Halut.
Salah satunya, menjadikan pelabuhan Tobelo sebagai pelabuhan ekspor nasional dan internasional, dan kami yakini akan berjalan semua ini.
“Saat ini kami telah lakukan lobi ke pusat untuk untuk menggaet investor membangun industri pengelolaan, bukan saja kelapa tapi seluruh hasil tani yang ada di Halut,” tandasnya
Penulis: Jovi Pangkey
