Bupati Halmahera Barat James Uang, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan 2023-2024 di Kantor Camat Jailolo Selatan, Jumat (17/2). Musrenbang ini mengusung tema ‘’ Mengacu Daya Saing SDM dan Produktivitas serta Mengurangi Kesenjangan”.
Dalam sambutannya, Bupat James mengimbau kepada seluruh pemerintah baik pada tingkat desa hingga kecamatan dalam menyusun RPJM Desa harus mengacu pada tujuh program prioritas. Tujuh program prioritas yang dimaksudkan adalah Halbar Sehat, Halbar Terang, Halbat Religius, Halbar Berdering, Halbar Cerdas, Halbar Nyaman dan Halbar Terang.
“Jadi merancang itu tidak boleh bergeser dari 7 program prioritas dan akan dilanjutkan sampai tahun depan,”ungkap James, Jumat (17/2).
BACA JUGA:
April 2023, NHM Mulai Beroperasi di Halbar, Ini Jumlah Karyawan yang Akan Direkrut
Mantan anggota DPRD empat periode ini mengharapkan agar dalam momentum forum Musrenbang ini dimanfaatkan dengan baik.
“Meskipun ada kebutuhan misalnya 10, sementara yang tersedia hanya 2 maka prioritaskan yang dua itu agar pembangunan itu bisa berjalan lebih efektit,”jelasnya.
Ia mengatakan, kadang sebagian menilai bahwa musrenbang ini hanya forum saling membohongi, maka dari itu ia mengarahkan agar musrenbang tidak ada penilaian seperti itu maka yang pertama adalah mendiskusikan, merancang, dan mengajukan.
“Misalnya anggaran hanya 10 tersedia jangan usulkan 100, hal – hal seperti itulah yang terkadang membuat image pelaksanaan Musrenbang itu tidak bagus,”ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, bahwa musrenbang itu ada dua materi kegiatan yang paling urgen, yaitu mengevaluasi yang lalu kemudian menyusun yang sekarang, sehingga yang belum diokomodir pada tahun lalu diangkat ulang dan bisah diusulkan pada tahun ini.
“Karena musrenbang muatannya dua itu mengevaluasi dan menyusun perencanaan, tinggal kita mencari sumbernya. Sehingga Bappeda dan masing – masing SKPD lainnya harus diarahkan betul, sehingga kegiatan yang diusul itu bisah dipilah yang mana APBD kabupaten, provinsi dan pusat,”tandasnya.
Ia menambahkan, terkait dengan program Rp 100 juta per desa, belum bisah direalisasikan pada tahun 2024, namun dia meminta agar desain perencanaannya suda bisa dipersipakan dari sekarang.
“Misalnya dana desa mendanai berapa kabupaten bahkan provinsi mendanai berapa. Silahkan merencanakan tetapi tidak serta merta tahun depan kita menganggarkan karena beban kita soal hibah Pilkada di tahun depan itu sangat cukup besar,”pungkasnya.
_________
Penulis: Zulfikar Saman
