Kasus Mantan Bendahara Dispar Morotai Bakal Dilimpahkan ke Polres

Kantor Bupati Pulau Morotai || Foto: Ajin

Dugaan kasus penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp 1,1 miliar di Dinas Pariwisata (Dispar) Pulau Morotai, Maluku Utara, bakal dilimpahkan ke kepolisian.

“Kasus DAK Non Fisik yang melibatkan mantan bendahara Dispar ini, kita akan serahkan ke Polres Morotai,” ungkap Marwanto P Soekidi, Kepala Inspektorat Morotai ketika ditemui zonamalut.id, Rabu (12/06/2024).

Hanya saja, kata Marwanto, sebelum diserahkan ke kepolisian, pihaknya akan melakukan sidan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD).

“Saya berharap sidang MPPKD akan dilakukan dalam bulan ini, karena kasus ini sudah masuk dalam klasifikasi akhir,” katanya

Marwanto bilang, setelah sidan MPPKD selesai. Maka akan diberikan waktu selama dua bulan, untuk dilakukan pengembalian.

“Kita akan berikan waktu dua bulan. Misalnya dia (bendahara) punya kewajiban menyicil 100 juta. Maka harus diselesaikan dalam waktu dua bulan,” terangnya

Menurut Marwanto, jika dalam waktu dua bulan kemudian bendaraha tidak menyelesaikan temuan tersebut. Maka kami langsung limpahkan ke APH.

“Kasus ini pihak kepolisian yang minta. Sehingga kami akan serahkan ke mereka,” tegasnya

Memang saat ini, tambah Marwanto, sudah ada yang melakukan pengembalian senilai Rp 466 juta. Sehingga sisa temuannya masih terdapat Rp 634 juta.

“Jadi saya yakin kasus ini bakal masuk di pengadilan, karena mantan bendahara ini tidak punya uang untuk dilakukan pengembalian sisa temuan itu,” tandasnya

Diketahui, dugaan kasus DAK Non Fisik ini terdapat tiga kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi uangnya sudah dicairkan.

Ketiga kegiatan tersebut yakni TIC, Pelatihan Wisata Selam, dan Pengelola Home Stay.


Penulis: Faisal Kharie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *