JAILOLO — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) Halmahera Barat (Halbar) mempertanyakan kinerja Bawaslu Halbar. Pasalnya, lembaga pengawasan tersebut dinilai tidak ada langkah pengawasan terkait dengan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara(ASN) dalam politik praktis.
Wakil ketua DPD KNPI Hardi Hayun yang dikonfirmasi zonamalut, Rabu (23/10) menegaskan, dugaan keterlibatan ASN itu, dapat ditemukan diberbagai postingan media sosial (medsos) dengan caption ataupun tulisan mendukung kandidat tertentu dalam momentum Pilkada.
“Jadi ini mestinya ada langkah semacam surat himbauan ataupun teguran, tetapi sampai saat ini tidak ada langkah-langkah kongkrit terkait pengawasan oleh Bawaslu, jangan tunggu ada anggaran baru bekerja, mestinya harus ada langkah pencegahan disertai penindakan,”tegasnya.
Selain menyoroti keterlibatan sejumlah ASN yang terlibat politik praktis, lanjut dia, Bawaslu tentunya juga harus melakukan pengawasan terhadap Bupati Danny Missy selaku petahana yang hingga saat ini sibuk menggelar safari politik diberbagai daerah, melalui berbagai kegiatan atas nama Pemkab yang terkesan dikemas ada muatan politik.
“Jadi ini yang mestinya jadi perhatian serius, karena ini belum masuk tahapan kampanye, sudah ada sebagian bakal calon mulai sibuk berkampanye, terutama petahana, Bawaslu mestinya ada pengawasan,”jelasnya.
Ditambahkan, berbagai potensi pelanggaran yang cendrung dilakukan pembiaran tersebut tentunya menjadi catatan untuk mengevaluasi lembaga penyelenggara tersebut.
Terpisah, sementara Ketua Bawaslu Halbar, Alwi Ahmad yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya belum dapat memberikan penjelasan secara resmi hingga berita ini di Publish.
Reporter: Zulfikar Saman
