Terkait Keluhan Pelayanan RSUD dan Kekurangan Tenaga Pengajar
JAILOLO — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama dengan dua instansi yakni, Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Dikbud) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berlangsung diruang rapat Banggar, Rabu (13/11) pagi tadi sekitar pukul 10 WIT.
Wakil ketua komisi II DPRD Halbar, James Uang mengatakan, kedua instansi itu diundang membahas tentang keluhan rumah sakit dan persoalan pendidikan terkait kekurangan tenaga pengajar guru sampai pada distribusi guru ke daerah-daerah terpencil.
“Kita mengundang kedua instansi itu untuk mempertanyakan tentang tunjungan tambahan penghasilan guru non sertifikasi yang sudah14 bulan belum tersalurkan dan tunjungan daerah terpencil guru serta pelayanan kesehatan dirumah sakit umum daerah yang sering menjadi keluhan masyarakat, baik itu, pelayanan BPJS, pelayanan Apotek, makan minum pasien. Bahkan sampai pada hak-hak para Dokter dan tenaga medis lain yang sering terlambat.”ungakapnya
James bilang, Dinas Pendidikan saat memberikan penjelasan terkait dengan keterlambatan tamsil itu disebabkan, karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud.
“Penerima tamsil hanya di peruntukan bagi guru yang berlatar belakang pendidikan S1, sementara untuk non S1 tidak lagi berhak menerima. Karena Dinas Pendidikan berikutnya sedang melakukan falidasi data datanya sesuai kebijakan kemendikbud yang melekat pada permindikbud no 10 tahun 2018,”sebutnya
Untuk Guru penerima tamsil, kata James, sudah diatur dalam permendikbud No 10 tahun 2018, bahwa guru yang menerima tunjungan tersebut harus sekolahnya berada didesa yang kategori sangat tertinggal, sesuai penetapan SK Kemendes. Sehingga, pengusulan guru calon penerima tamsil yang diusulkan oleh Dinas tersebut bisa mengacu pada kriteria sebagaimana di atur dalam regulasi tersebut.
“Dalam RDP Kepala Dinas Pendidikan juga mengkonfirmasikan ke kami bahwa realisasi anggaran DAK SD maupun SMP pada tahun anggaran 2019 terealisasi sudah mencapai 70 persen. Karena pencairan dana sesuai progres pekerjaan di lapangan,”tuturnya.
Selain itu, James menyarankan, meski banyak kendala, pihak RSUD
harus memiliki semangat untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan buat masyarakat dalam konteks ini komisi II DPRD sebagai refresentasi masyarakat Halbar menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi,
“Permasalahan ini kami komisi ll akan menindaklanjutinya melalui pembahasan anggaran tahun 2020. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan yang harus di akomodir di tahun akan datang. Misalnya, dukungan opersional RSUD melalui APBD tahun 2020 dan kebutuhan lain yang bersifat urgen dan prioritas. Sedangkan tunggakan hak hak dokter dan tenaga medis pada bulan Oktober sampai November kami akan mengundang Sekda dan Kadis Keuangan mendesak agar segera di selesaikan,”tegas politisi Demokrat ini (*)
Reporter: Zulfikar Saman
