Upaya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dalam mencari solusi atas masalah sosial dan dampak pemotongan dana transfer daerah membuahkan hasil signifikan.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dipastikan akan menerima kucuran dana pusat sebesar Rp 200 miliar yang dialokasikan khusus untuk program Pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepastian anggaran ini didapatkan setelah delegasi Komisi III DPRD Morotai melakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi langsung dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priono, di Jakarta pada Selasa, (16/12/2025).
Pertemuan Komisi III dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhamad Rizki, dan dihadiri Ketua Komisi III Sukri Hi BS Rauf, serta tiga anggota lainnya yaitu Darmin Wairo, M Djohor Boleu, dan Naswin Rowo.
Kunjungan koordinasi Komisi III DPRD Morotai ini dilatarbelakangi oleh kondisi daerah yang menghadapi tantangan berat akibat adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Fokus utama kunjungan adalah untuk menyampaikan berbagai masalah sosial yang mendesak di Morotai dan mengupayakan solusi pendanaan dari kementerian teknis.
Delegasi tersebut berhasil meyakinkan Kemensos mengenai urgensi pembangunan infrastruktur pendidikan dan sosial di Pulau Morotai.
Dalam pertemuan yang berlangsung intensif tersebut, Wamensos Agus Jabo Priono menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menganggarkan dana tersebut pada tahun anggaran 2026.
“Wamensos mengatakan langsung bahwa beliau memastikan untuk Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2026 akan dianggarkan kurang lebih Rp 200 miliar untuk Pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Ketua DPRD Morotai sekaligus Koordinator Komisi III, Muhamad Rizki, usai pertemuan.
Selain alokasi spesifik untuk Sekolah Rakyat, Muhamad Rizki juga mengungkapkan adanya potensi anggaran lain, karena kami mendapat informasi bahwa di Kemensos itu ternyata ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk daerah, termasuk Morotai, di luar dari dana Sekolah Rakyat.
Sehingga akan kami tindaklanjuti lebih lanjut untuk memaksimalkan bantuan pusat.
“Jadi bantuan berupa makan dan kesehatan untuk anak yatim piatu, disabilitas dan lansia,” terangnya
Sementara itu, Ketua Komisi III, Sukri Hi BS Rauf menegaskan, bahwa keberhasilan mengamankan dana sebesar Rp 200 miliar ini hanyalah tahap awal, bahwa pengawalan terhadap dana ini akan menjadi prioritas utama.
“Ini adalah langkah kongkrit yang kami perjuangkan untuk rakyat Morotai. Namun, tugas legislatif kami belum selesai. Kami akan segera bergerak cepat, berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan matching fund disiapkan seperti penyiapan lahan dan lainnya termasuk untuk bantuan kampung nelayan di desa tertinggal dan terpencil,” tegas Sukri.
Tak hanya itu, Sukri juga menekankan pentingnya persiapan perencanaan yang matang di tingkat daerah.
“Semua dokumen perencanaan, mulai dari proposal teknis hingga studi kelayakan, harus disiapkan secara prima dan tanpa cela. Kami tidak ingin dana vital sebesar ini terhambat hanya karena masalah administrasi di daerah,” pintahnya
“Komisi III berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh proses, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan fisik di lapangan. Pengawasan ketat, transparan, dan berkelanjutan akan diterapkan untuk memastikan alokasi Rp 200 miliar ini dieksekusi tepat sasaran dan memberikan dampak transformatif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial di Pulau Morotai,” tandasnya
Penulis: Rilis
