Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

NASIONAL · 26 Sep 2021 20:23 WIT ·

KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Survei Penilaian Integritas 2021


 Juru Bicara KPK BIdang Pencegahan, Ipi Maryati || Foto: Istimewa Perbesar

Juru Bicara KPK BIdang Pencegahan, Ipi Maryati || Foto: Istimewa

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021. Survei ini bagian dari kegiatan pencegahan korupsi untuk memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK BIdang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, SPI 2021 dilakukan secara massif pada 542 Pemerintah Daerah and 95 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI (online survei). Total target responden sekitar 200ribu orang yang akan mengisi kuesioner SPI.

“Kami akan menghubungi setidaknya 2 juta orang untuk dimintai kesediaannya mengisi kuesioner, mengingat tantangan survei online yang biasanya respon ratenya tidak terlalu besar,” kata Ipi.

SPI sudah dilakukan sejak tahun 2007, dengan berbagai perbaikan dan pengembangan, survei ini menjadi Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 terkait indikator strategi penguatan implementasi strategi nasional Pencegahan korupsi.

Selain itu, SPI juga menjadi rujukan pada penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB untuk indikator pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

“Dalam pelaksanaan tahun ini, KPK menunjuk PT MarkPlus, Inc. sebagai pihak ketiga untuk melakukan pengumpulan data dalam bentuk survei secara daring dan observasi lapangan.”

Mengingat pentingnya hasil survei ini, lanjut Ipi, KPK akan menghubungi beberapa pihak yang akan menjadi responden survei ini. Responden survei ini terdiri dari pihak internal kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan pihak eksternal.

Pihak eksternal yang menjadi responden survei adalah pengguna layanan publik dan mitra kerja sama. Selain itu, survei ini juga melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan lain yang memiliki kompetensi dan informasi yang memadai mengenai instansi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Rangkaian kegiatan SPI berlangsung sejak Agustus hingga bulan Oktober 2021. Pihak MarkPlus akan menghubungi calon responden melalui whatsapp blast dan email blast dengan melampirkan surat resmi pengantar dari KPK.

“Melakukan survei di masa pandemi merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu kami berharap publik yang dihubungi untuk menjadi responden survei ini bisa berpartisipasi sebagai wujud kepedulian untuk ikut menciptakan layanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Ipi.


Penulis: Tim
Editor: Zulfikar Saman

Artikel ini telah dibaca 40 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Bupati James Harap Bantuan Gedung Perpustakaan di Halbar Dijadikan Motivasi Belajar

7 April 2022 - 13:28 WIT

Gift dan Merchandise di Portal B2B Indonesia

4 April 2022 - 08:23 WIT

Harga Infinix Note 10 Pro Desember 2021, Spesifikasi dan Kelebihannya!

6 Desember 2021 - 08:01 WIT

Gunung Semeru Erupsi, Warga Berusaha Menyelamatkan Diri

4 Desember 2021 - 20:27 WIT

Bangun Dunia Usaha Tanpa Suap, KPK Kerja Sama dengan Kadin

25 November 2021 - 17:55 WIT

Tips Memilih Baju Couple yang Enggak Malu-Maluin

16 November 2021 - 15:57 WIT

Trending di NASIONAL