KPU Halmahera Barat Gelar Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Halmahera Barat, menggelar sosialisasi pembentukan Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.

Kegiatan sosialisasi yang dipimipin langsung Ketua KPU Miftahudin Yusup itu dengan melibatkan berbagai pihak yakni, Muslimah Nahdatul Ulama (NU), BKMT, Pemuda Muhamadiyah, KNPI, Organisasi GOW, Organisasi Aisyah, Organisasi GMKI, Organisasi KAHMI, para Kepala Desa ditambah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Ketua KPU Miftahudin Yusup dalam sambutannya mengatakan, pertemuan itu digelar dalam rangka menyampaikan pentingnya menjalankan Pilkda secara adil dan bermartabat di wilayah Halmahera Barat.

“Sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU, untuk itu kami ingin melakukan persiapan secara optimal untuk suksesnya pilkada,” katanya

Sementara, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Parmas Ramlah Hasyim menambahkan, sosialisasi pembentukan Badan Ad hoc Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 itu digelar berdasarkan keputusan KPU pusat

Dia menjelaskan, KPU RI telah menetapkan pembentukan Badan Ad hoc Pilkada 2024 yaitu, perubahan keempat Juknis 476 Tahun 2022 tentang pembentukan badan ad hoc yang berisi perubahan terhadap mekanisme evaluasi kinerja yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin mendaftar kembali sebagai anggota badan ad hoc pilkada.

Kemudian, keputusan Nomor 476 Tahun 2024 tentang penetapan metode pembentukan ad hoc pilkada dengan seleksi terbuka sebagai dasar bagi KPU untuk membentuk badan ad hoc sesuai ketentuan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc.

“Ketentuan mekanisme pembentukan badan ad hoc yang dipedomani adalah melalui Seleksi Terbuka dengan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam SK 476 Tahun 2024. Evaluasi Kinerja akan digunakan sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan tahapan pembentukan badan ad hoc baik untuk pemilu maupun pilkada,” tuturnya.

Untuk di ketahui, badan ad hoc dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dijelaskan sebagai anggota dan sekretariat berbagai panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, seperti PPK, PPS, KPPS, pantarlih, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara.

___________

Penulis: Zulfikar Saman

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *