TOBELO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara, kembali menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait di Greenland hotel, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Rabu (27/11)
Hal itu dilakukan, guna untuk melakukan persiapan dan langkah-langkah strategi untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 mendatang.
Ketua KPUD Halut, Muhamad Rizal Alkatiri, mengakui pihaknya memiliki keterbatasan fasilitas dalam melakukan distribusi kelengkapan. Meski begitu, dia merasa bersyukur karena ada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang selalu bersedia membantu, guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada nanti.
“Fasilitas yang ada di kami sangat terbatas. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pengganjal bagi kami, dalam melakukan distribusi kelengkapan penyelenggaran Pilkada. Tetapi, syukurlah, ada pihak Satpol PP yang telah menyediakan kesediaannya, guna membantu kami,” ujar Rizal pada saat membuka rapat koordinasi
Sementara itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh yang mewakili bupati yakni Asisten I, Josep Papilaya. Dalam kesempatan itu, Josep menyampaikan akan pentingnya menyatukan persepsi dalam berbagai hal, mulai dari pembentukan penyelenggara tingkat bawah sampai kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dalam rapat koordinasi ini, banyak hal yang di bahas diantaranya peran dan kesiapan dari pihak terkait untuk mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 2020 nanti.
Berbagai output dan input yang disampaikan oleh peserta dalam rapat koordinasi itu, meminta Bawaslu dan KPUD Halut agar lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara.
Adapun penyampaian lain yakni soal distrubusi undangan yang tetap menjadi perhatian dan pengawasan bersama, jumlah petugas pemutakhiran harus di sesuaikan dengan kondisi desa dan anggaran dan dalam perekrutan penyelenggara tingkat bawah harus dilakukan secara profesional dan berintegritas.
Memaksimalkan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya di desa yang di anggap rawan, seperti Loloda dan Kao mengingat jaraknya yang jauh. Selebihnya terkait soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), diharapkan agar petugas pemutakhiran data lebih maksimal dalam menjalankan tugas, sehingga tidak ada lagi warga yang komplain. Hingga soal ketidak netral ASN dalam pilkada 2020.
Hal serupa juga di ungkapkan, Albert Gumuru, Sekertaris Dewan Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kata Albert, perlu ada perhatian dari pihak penyelenggara, terkait persoalan ketidak netralan Aparatur Sipil Negara.
Karena menurut mantan Ketua GMKI cabang Tobelo ini, potensi keberpihakan akan muncul, dikala sang incumbet maju dalam pilkada ini. Untuk itu, dia berharap, jangan ada keberpihakan ASN.
“Saya berharap, pihak penyelenggara, dapat memantau setiap ASN, untuk tetap bersikap netral. Terutama, lewat postingan di media sosial facebook,”tegasnya
Menanggapi itu, Ahmad Idris, anggota Bawaslu kabupaten Halmahera Utara mengatakan, pihaknya tetap siap untuk hal itu, dan jika kedapatan ada ASN yang coba-coba bertindak tidak netral atau terlibat politik praktis, pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan penindakan.
“Kami tidak main-main dengan persoalan netralitas ASN. Jika kedapatan ada ASN yang tidak Netral atau terlibat politik praktis, maka kami akan melakukan tindakan tegas”, ujar Ahmad Idris. (*)
Reporter: Donal Moraka
