Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 30 Nov 2021 20:18 WIT ·

Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK


 Kepala Inspektorat Morotai. Foto: Faisal ZonaMalut Perbesar

Kepala Inspektorat Morotai. Foto: Faisal ZonaMalut

DARUBA — Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Marwanto P. Soekidi mengungkapkan, masalah temuan uang perjalanan dinas dan uang reses tahun 2021 senilai Rp 500 juta dari sejumlah anggota DPRD yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum juga dilakukan pengembalian.

“Jadi dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut, itu ada beberapa anggota tak mau melakukan pengembalian,”ungkap Marwanto, ketika ditemui zonamalut.id, Selasa (30/11).

Marwanto bilang, alasan mereka tidak mau lakukan pengembalian karena itu hanya masalah administrasi saja, dan karena waktunya sempit sehingga meraka tidak bisa menyerahkan bukti perjalanan dinas.

“Kalau kita lihat sesuai aturan ketika kita berangkat, itu tiket kita sudah pegang, dan tidak sebulan kita berangkat baru di kirim dulu. Itu yang bikin lucu,”cetusnya.

Menurut Marwanto, jika alasan mereka bahwa pemeriksaan BPK terlalu singkat, sehingga bukti-buktinya tidak disiapkan, Ini kan lucu. Karena sesuai aturan itu semua bukti harus disiapkan dan dipertanggungjawabkan, dan ini ada batasannya kalau tidak salah aturannya selama lima hari kerja setelah dia pulang.

“Kalau hari ini temuan mereka hanya 1 atau 2 juta, tidak apa-apa. Tapi, ini temuan mereka puluhan juta rupiah. Bahkan, ada sampai 100 juta,”tuturnya.

Semua anggota DPRD ini setelah sidang, kata Marwanto, kami langsung ikat dengan surat keterangan pertanggungjawaban mutlak yang ditanda tangani langsung para anggota, dan itu efektif dimulai pasca sidang kemarin, sehingga di bulan Desember dan Januari 2022 mereka harus bayar cicilan itu.

“Jadi kalau waktu dua bulan yang telah diberikan kemudian para anggota DPRD tidak punya niak baik untuk lakukan cicilan penyetoran ke Kas Daerah, kami masih menunggu lagi. Tapi, kalau sampai masuk pada cicilan kedua juga mereka tidak bayar. Maka kami langsung informasikan ke pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti, karena mereka sudah tahu tinggal mereka terbitkan surat penyelidikan, dan kalau ada dugaan akan ditingkatkan ke penyidikan,”tegasnya.

Diketahui, soal temuan ini ada anggota yang sudah melunasi sebelum sidang dilakukan, dan terdapat beberapa anggota juga sudah melakukan cicilan.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 85 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Harga Bawang Merah di Maluku Utara dalam Sepekan Naik 70,3 Persen

2 Juli 2022 - 18:18 WIT

FKD Lingkar Tambang Halmahera Utara Gelar Aksi Dukungan kepada Haji Robert

2 Juli 2022 - 16:14 WIT

11 Personil Polres Morotai Naik Pangkat

1 Juli 2022 - 20:25 WIT

Tim SP PT. NHM Distribusikan Santunan Haji Robert untuk Masyarakat Tidak Mampu

1 Juli 2022 - 19:28 WIT

Camat Morotai Selatan dan Pulau Rao Resmi Dilantik Sebagai PPATS

1 Juli 2022 - 12:32 WIT

KM. Harapan Mujur Tujuan Maba, Terbakar di Pelabuhan Tobelo Halmahera Utara

30 Juni 2022 - 23:23 WIT

Trending di DAERAH