Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 4 Jul 2021 20:32 WIT ·

Masih Sengketa, Lokasi Pembagunan WFC Zona II Dipalang


 Foto Jalan Masuk Pembangunan WFC Zona II Yang Dipalang Oleh Pemiliknya Perbesar

Foto Jalan Masuk Pembangunan WFC Zona II Yang Dipalang Oleh Pemiliknya

DARUBA – Lokasi penimbunan proyek pembangunan Water Front City (WFC) Zona II di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dipalang oleh pemilik lahan yaitu Makmur Hi Nasir, Minggu (4/7/21).

Amatan zonamalut.id, Aksi pemalangan lahan seluas 264 M² tempat dimana proyek penimbunan laut itu dilakukan oleh sejumlah keluarga pemilik lahan. Mereka memalang jalan dengan menancapkan sejumlah kayu atau lata dan bambu, dengan maksud agar proyek tersebut belum bisa dikerjakan sambil menunggu penyelesaian lahan antara pemilik lahan dengan Pemda Morotai, karena saat ini masih berjalan.

”Tanah itu sudah memiliki sertifikat. Akibatnya, pemilik lahan terpaksa melakukan aksi pemalangan jalan masuk dengan meminta kepada kontraktor untuk segera menghentikan penimbunan lantaran lahannya belum dibebaskan oleh Pemda. Jadi, torang (kami) harus palang jalan masuk proyek ini, karena dorang bangun proyek diatas lahan yang bermasalah,”tegas Samsudin M Zen, salah satu keluarga pemilik lahan kepada media ini, Minggu (4/7)

Samsudin bilang, aksi pemalangan jalan masuk dilakukan itu karena sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Namun tidak direspon secara baik. Akibatnya, pihaknya mengambil langkah tersebut dengan tuntutan lahan tersebut harus diselesaikan lebih dahulu baru timbunan laut bisa dilanjutkan.

”Seharusnya sebelum dilakukan penimbunan, Pemda Morotai harus turun cek apakah ada lahan yang bermasalah atau tidak. Nyatanya, lahan warga yang sudah memiliki sertifikat, kenapa harus ditimbun, ini kerja pemerintah macam apa itu, kasih selesai dulu lahannya baru ditimbun, itu mekanismenya bukan timbun di atas lahan yang bermasalah,”timpalnya.

Ia mendesak kepada Pemda Morotai untuk segera melakukan pembayaran karena jika tidak, pihaknya akan melakukan upaya lain sehingga masalah ini bisa diselesaikan,”tambahnya.

Sementara Abdul Rauf Tariwi, yang berkapasitas sebagai pengawas pada proyek itu ketika dikonfirmasi terkait pemalangan jalan itu menjawab bahwa apa yang dlakukan oleh pemilik lahan adalah haknya. Namun, patut juga di ingat bahwa proyek tersebut saat ini sudah dalam pekerjaan.

”Memang itu hak mereka, tapi karena ini juga terkait pembangunan Morotai yang lebih baik maka seharusnya jalan juga,”ucapnya.

Terkait soal lahan, dirinya juga meyakini bahwa Pemda Morotai juga pasti melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

”Soal masalah itu kaitannya dengan Pemda Morotai, dan itu sudah ada gambarannya bahwa Pemda juga pasti akan selesaikan masalah lahan,”terangnya.


Penulis: M Faisal Kharie
Editor: Chaca

Artikel ini telah dibaca 165 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH