JAILOLO – Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara Basri Salama angkat bicara soal langkah Marsela Pracilia Tampi yang mempolisikan eks calon Bupati Halmahera Barat berinsial DP
Menurut Basri, langkah Marsela ini telah mencoreng nama baik partai, sebab sebelumnya, ia mengaku proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Marsela tidak pernah melalui mekanisme partai sebagaimana di atur dalam peraturan partai, dan usulan dari Partai tidak pernah ada.
“Sebelum dilantik, DPD Hanura telah menyampaikan surat untuk pembatalan pelantikan karena tidak ada usulan dari pimpinan partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang MD3 no 17 tahun 2014 yang telah diubah menjadi undang-undang no 13 tahun 2019,”tegas Basri
Eks calon Walikota Tidore Kepulauan ini pun menyarankan kepada Farida Dorado, Ibu kandung Marseal tidak perlu banyak komentari sesuatu yang bukan tugasnya di partai. Sebab, bukan pengurus Partai.
“Saya juga kroscek ke DPC Halbar dan tidak ada koordinasi ke DPP sebagaimana yang disebut oleh pihak ibu Marsela. Makanya mereka yang mengatasnamakan DPC tidak memiliki kewenangan untuk melakukan konsultasi atau koordinasi terkait masalah di tingkat DPC,”katanya
“Dan DPD juga tidak pernah mendapat koordinasi atau konsultasi dari pihak Marsela. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibunda Marsela tidak sesuai dengan yang di atur dalam ketentuan Partai,”sambungnya
Ia bilang, koordinasi dan konsultasi itu ada aturannya, tidak boleh satu dua orang ujuk-ujuk pergi terus mangatasnamakan pengurus DPC dan berkonsultasi ke DPP, dan di DPP juga ada aturannya, apa hubungannya masalah DPC dan ketua bidang pemberdayaan perempuan di DPP.
“Jadi saya menyarankan kepada ibunda Marsela untuk tidak banyak ikut campur urusan Partai yang bukan urusan dia,”terangnya
Ia mengaku, saat ini masalah Marsela sementara dijadikan sebagai pokok persoalan yang akan di selesaikan dalam waktu dekat.
“Yang pasti Partai akan memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan karena tidak mengindahkan mekanisme dalam Partai Hanura, dan tidak pernah berkoordinasi dengan DPC maupun DPD Hanura,”tegasnya
Katanya, tindakan Farida Dorado, ibu kandung Marsela dinilai sedikit mencoreng nama baik Partai.
“Dengan begitu, Keabsahan pelantikan terhadap Marsela akan menjadi pembahasan kami pada rapat pleno DPD Hanura besok. Dan hasilnya akan kami sampaikan kepada DPC dan DPP,”ujarnya.
Mantan anggota DPD RI ini menambahkan, rapat pleno DPD menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan rapat pleno DPC Halbar, dan ia berharap masalah ini segera berakhir.
“Terkait pemotongan gaji antara Marsela dan Denny Palar saya tidak tahu. Mungkin ada kesepakatan antara mereka atau bgmana itu urusan mereka. Saat ini kami DPD Hanura akan menindaklanjuti hasil pleno DPC halbar terkait persoaln pelantikan Saudari Marsela yang dugaan kami cacat prosedur,”tukasnya
Juru Bicara (Jubir) DPC Partai Hanura Halbar, Hardi Hayyun menilai langkah yang ditempuh Marsela Pracilia Tampi dengan membuat laporan pengaduan ke polisi tentang pemotongan gaji yang bersangkutan sebagai anggota DPRD adalah tindakan melawan keputusan partai.
“Karena hasil rapat kami di internal DPC Hanura Halbar telah memutuskan yang menggantikan PAW DP selaku anggota DPRD harus melanjutkan kredit tersebut,”tegasnya
Ia juga menegaskan DPC Partai Hanura Halmahera Barat dibawah kepemimpinan DP sebagai Ketua, lantaran tindakan Marsela membuat nama baik partai tercemar.
Katanya, sebelum Marsela di lantik hingga setelah dilantik dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan DPC maupun DPD Partai Hanura dan terkesan tidak mengakui kepengurusan partai.
“Jadi kami Pengurus DPC Partai Hanura Halbar akan menindak tegas yang bersangkutan (Marsela-red), dan bisa jadi sampai pada langkah pemecatan dari kader partai,”tegasnya
Penulis: Tim
Editor: Zulfikar Saman
