SANANA– Sejumlah Pengusaha Kecil Menengah (UKM) kedai kopi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara mendatangi komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (13/4). Kedatangan mereka karena dianggap diperlakukan tidak adil oleh pemerintah setempat.
Sabi, salah satu pengusaha Joung Sula coffe, kepada zonamalut, Senin (14/4) mengatakan, sebagai warga negara yang baik menaati setiap peraturan pemerintah yang mana untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19 dianggap tidak ada keadilan.
“Kami diperintahkan untuk menutup usaha kami, sedangkan di warung-warung lainnya, seperti rumah makan masih diberikan izin untuk berjualan, semenyara kami terbentur dengan cicilan Bank setiap bulan, bagaimana kami membayar cicilan bank.” katanya
Sabi bilang, seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah daerah bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM). Sebab kata dia, berdasarkan instruksi Presiden terkait kelonggaran cicilan bank.“Bagi kami para UKM belum terealisasi dengan baik dan kami masih menyicil di bank.”jelasnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Sula, Sahrul Fageithipon mengatakan, apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari para pelaku UKM kedai kopi di Kabupaten Kepulauan Sula ini menjadi perhatian kami di Komisi II.
“Saya dalam rapat bersama di DPRD suda menyampaikan kepada pimpinan bahwa pergeseran anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 di kabupaten kepulauan Sula juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat seperti kebutuhan sembako dan biaya hidup lainnya.”ungkapnya
Sahrul bilang, anggaran tersebut, jangan hanya untuk pembelian APD atau terfokus pada peralatan-peralatan pembelanjaan bagi kesehatan, tetapi kebutuhan ekonomi masyarakat juga perlu di perhatikan.
“Untuk itu, kami akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Bank guna membicarakan apa yang menjadi keinginan teman-teman para UKM.”tandasnya
Reporter: Imel
Editor : Zulfikar Saman
