Setelah melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di enam Kecamatan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara kembali menggelar Musrenbang tingkat Kabupaten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, pada Sabtu (09/04).
Kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten yang berlangsung di aula lantai dua Kantor Pemerintahan Terpadu Pulau Morotai, sebagai pemateri yakni Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Irfan Hi. Abdurrahman, Kabid Infrastruktur dan Prasarana Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Ihwan Nudin, Sekretaris Bappeda Pulau Morotai, Djunaidi Rais.
Sekretaris PU Hairil Hi. Hukum, Sekretaris Pariwisata Sahban Lanoni, Kabid Pendidikan Dasar Ujang Bagindo, Kabid di Dinas Perikanan Muhammad Nur Taher, Sekretaris Kesehatan dr. Toni Humbas, dan Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian, Muhammad Asep Marwan.
Dalam musrenbang kali ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas, sehingga apa yang menjadi visi, misi dan tujuan pembangunan Pulau Morotai dapat di wujudkan bersama.
Dalam sambutan Bupati Pulau Morotai Benny Laos, yang dibacakan Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi menyampaikan, bahwa Musyawarah RKPD merupakan rangkaian yang harus di lalui dalam proses perencanaan pembangunan.
“Hal ini merupakan tindaklanjuti atas hasil pembahasan pada Musrenbang Kecamatan dan Forum RKPD, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,” ucap Marwanto.
Pelaksanaan musrenbang kali ini, kata Marwanto, merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Keterlibatan semua pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan serta membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan.
“Musrembang merupakan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan tiga pilar pemerintah yaitu, pemerintah daerah (eksekuti dan legislatif), masyarakat dan swasta,” tuturnya
Pada dasarnya, lanjut Marwanto, keluaran musrembang akan menjadi masukan yang sangat penting dalam rangka merumuskan dan penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Pulau Morotai tahun 2023, yang selanjutnya akan di jadikan acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.
“Saya memandang bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyatukan pola pikir dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintah, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral. Semua ini mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan telah mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, demokratisasi serta transportasi,” terangnya
Menurut Marwanto, pelaksanaan musrembang RKPD tahun ini, memiliki makna yang sangat penting, karena merupakan pelaksanaan tahun pertama dokumen rencana pembangunan (RPD) periode 2023-2026 untuk dokumen transisi dari RPJMD Kabupaten Pulau Morotai periode 2017-2022.
“Tahun 2023 nanti arah kebijakan pembangunan di arahkan pada capaian program tahun sebelumnya yang belum terealisasikan sebagaimana tertuang dalam tema musrembang yaitu “Memperkuat Sistem Kesejahteraan Sosial, Transformasi, Inovasi Pemerintahan dan Pelayanan,” katanya
“Saya meminta kepada semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 ini, untuk berpikir terbuka memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif,” pintahnya
Dikesempatan yang sama, Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Ihwan Nudin mengatakan, usulan-usulan terkait dengan Musrenbang Pulau Morotai itu terdapat dua sistem, sehingga sinkronisasinya berada di dua sistem agar diharapkan untuk momentum RKPD tahun 2023 nanti.
“Memang karena ada rencana pengumuman daerah tahun 2024 sampai 2026, sehingga itu menjadi tantangan karena dokumen RPJMD harusnya terintegrasi,” kata Muhammad.
Muhammad bilang, usulan-usulan ini akan dibawah ke Provinsi dalam rangka untuk dibahas bersama, disinkronkan program kegiatan agar bisa menjadi prioritas tema untuk provinsi.
“Karena morotai sendiri merupakan kawasan denatik, yang didalamnya sangat membutuhkan infrastruktur yang masih banyak sekali. Misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan terpadu mandiri, kemudian kawasan destinasi pariwisata dan lain-lain,” pungkasnya
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh sejumlah Kabag, para bandara, staf di SKPD maupun Kantor Camat serta perangkat Desa.
Penulis: Faisal Kharie