Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

PULAU MOROTAI · 19 Agu 2021 20:22 WIT ·

OKP dan Dinkes Gelar Diskusi soal Polemik Vaksinasi di Morotai


 OKP dan Dinkes Gelar Diskusi soal Polemik Vaksinasi di Morotai Perbesar

DARUBA – Terkait dengan isu polemik vaksinasi di Morotai, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DKKB) bersama para OKP dan Wartawan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar Diskusi vaksinasi Covid-19, Kamis (19/8).

Acara diskusi yang berlangsung di aula Kantor Dinkes dan KB Morotai, dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pulau Morotai, dan yang bertindak sebagai moderator, Rafik M. Rahman, dengan Tema “Vaksinasi dalam perspektif kemerdekaan Indonesia”.

Ketua KNPI Pulau Morotai, Mulkan Hi Sudin, mengatakan, Terkait dengan polemik vaksinasi Covid-19 itu. Banyak informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa vaksin itu membunuh.

“Vaksinasi itu membunuh, vaksinasi itu mencelakakan kita. Tapi Itu cerita raykat,  cerita rakyat itu harus di respon supayah jangan ada spekulasi di luar,  kerana suka dan tidak suka terima dan tidak terima itu sudah terjadi,”ucap Mulkan.

Namun, disisi lain ia mengapresiasi program vaksniasi di Morotai, hanya saja karena mungkin kurangnya sosialisasi pihak Pemda dalam hal ini Dinas Kesahatan terhadap warga, sehingga masih banyak menolak vaksin.

“Ini bukan baru terjadi, tapi ini sejak vaksinasi masuk di morotai sudah terjadi wacana dan penolakan vaksinasi oleh warga, karena nyatanya vaksin ini menekankan orang yang mengambil BST dan lain-lain,”jelasnya.

Selain itu, Ia juga menyentil soal vaksinasi di kalangan pejabat.  Sebab menurutnya bahwa banyak pejabat publik belum di vaksin.

“Karena sampe sejahu ini di DPRD atau anggota DPRD banyak yang belum vaksin juga. Jadi, sebelum vaksin dilakukan terhadap masyarakat pejabat Publik harus tuntas dulu,”timpalnya.

Sementara, Eks Pokja Bupati Pemda Morotai, Julkifli Samania mengaku, Sempat menolak vaksinasi. Namun disisi lain vaksinasi sangat bermanfaat dari virus Covid-19.

“Saya adalah orang yang menolak vaksin, tapi saya menyampaikan bahwa  banyak yang menolak vaksinasi di Morotai. Tapi di tengah Covid-19 ini saya mendukung vaksinasi, karena saya sudah vaksin. Sebab itu ada nilai positifnya untuk kesehatan dan aktifitas kita,”katanya.

Hal berbeda dengan Aktivis Samurai, Haikal Samlan menyapaikan, Kami marah dengan langkah Pemda Morotai soal kebijakan penanganan vaksinasi terkesan yang sangat tidak rasional.

“Diera reforamsi saat ini, agar bagaimana pemerintah daerah melayani dan memberikan pencerahan soal vaksinasi terhadap rakayat. Karena dimana masyarakat banyak belum memahami apa itu vaksinasi, seperti, sinovac, astar jeneka, dan lainya,”ungkap Haikal.

Haikal bilang, Soal kebijakan vaksiansi di Daerah-daerah lain aman-aman saja. Namun di Morotai kebijakan Pemda sangat carut marut.

“Di kabupaten lain tidak melampirakan kartu vaksinasi, di morotai yang di perlakukan dan di persulitkan, selain itu juga menekankan aktifitas masyarakat. Misalnya pengambilan BST dan lain”tuturnya.

Hal senada disampaikan Aktivis LMND, Bahrul Kurung, Ia menilai penyebaran jenis baru Covid-19 saat ini, Pemda Morotai tidak tepat menangani itu.

“Virus itu cepat menular karena kebijakan pemimpin yang buruk dan kurang tepat.
Pemimpin kalau pikiranya jerni virus tidak mungkin berkembang biak, sisi lain ekonomi juga sangat terpuruk, realistis Pemda mempersulitkan warga ambil BST dengan syarat vaksinasi,”paparnya.

Menanggapi itu, Kepala DKKB Morotai Julys Giscard Croons menjelaskan bahwa, Pelaksanaan vaksninasi Covid-19. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

“Sosialaisasi sudah dilakukan dari awal-awal di Rumah Sakit dan tiap-tiap puskesmas dan desa, secara Promotiv, Promosi, Prefentiv dan Sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan,”jelas Julys.

Menurutnya, Pemerintah Daerah selalu hadir dalam memberikan vaksinasi Covid-19 yang terbaik untuk masyarakat Morotai.

“Soal BST dengan syarat vaksin itu bukan kami, tapi itu sudah kebijakan berdasarakan aturan Perpres dari Pemerintah Pusat,”katanya.

“Soal vaksin sudah dilakukan di seluruh Indonesia,  mungkin penerapannya berbedah-berbedah, tapi vaksinasi ini juga membantu masyarakat untuk mengantisipasi penjebaran Covid-19, kemuduan warga keluar masuk. Misalnya pergi ke Morotai atau Ternate, harus ada kartu vaksinasi,”sambutannya.

Diketahui, hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris DKKB, Kabid Kesbangpol, Kabid BKKB, KNPI Pulau Morotai, Pemuda Muhammadiyah, BEM Unipas, Hippmamoro, Togammoloka, HMI, GMNI, Gamki, LMND, PMII, Samurai, Gamhas, dan SMI.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 114 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Soal Usulan Pejabat, Bupati Morotai Sebut Media Provokator

17 Mei 2022 - 11:43 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

Polres Morotai Serahkan 2 Tersangka Kasus Narkoba ke Jaksa

11 Mei 2022 - 17:20 WIT

Pintu Otomatis Kantor Bupati Morotai Nyaris Makan Korban

11 Mei 2022 - 15:54 WIT

Trending di DAERAH