Dalam rangka mengantisipasi dampaknya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Halmahera Utara.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Muchlis Tapi Tapi, didampingi para Asisten Setda Halmahera Utaa yang berlangsung di ruang pertemuan Fredy Tjandua lantai dua Kantor Bupati, pada Rabu (07/09).
Wabup Halmahera Utara, Muchlis Tapi Tapi dalam pertemuan menyampaikan, setiap OPD untuk segera menyusun rencana aksi baik yang bersentuhan dengan kenaikan harga barang maupun jasa.
“Perlu adanya perhatian serius terhadap masyarakat terdampak kenaikan BBM, terutama masyarakat yang memiliki daya beli rendah melalui bantuan langsung tunai, baik melalui APBN maupun APBD dilakukan tepat sasaran dan menghindari penerimaan ganda, dan untuk itu Dinas terkait harus lakukan update secara akurat,” ucap Wabup.
Dengan begitu, Wabup meminta kepada Dinas Perindagkop agar selalu memantau pergerakan harga barang dari pengusaha dan pedagang eceran. Begitu juga Dinas Perhubungan untuk penyesuaian tarif angkutan darat dan laut sesuai kewenangan daerah.
“Sementara Kesbangpol dan Satpol PP memperkuat pemantauan lapangan terkait penjualan BBM, khusus Pertalite yang tak sesuai dengan harga yang ditetapkan,” pintahnya
“Seluruh kegiatan pemantauan dampak kenaikan BBM, informasi terpusat di Dinas Kominfo dan Persandian,” terangnya
Penulis: Jovi Pangkey
Editor: Faisal Kharie
