DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, tahun anggaran 2022, pada Senin (01/04/2024).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Charles R Gustan, didampingi Wakil Ketua I Joko Ahadi dan Wakil Ketua II Riswan Hi Kadam.
Dalam sambutannya, Bupati James Uang mengatakan Halmahera Barat memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25 persen pada tahun 2022.
Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 1,44 persen.
“Pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 18,41 juta rupiah per kapita pertahun, dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 17,48 juta rupiah perkapita,” ucap Bupati.
Bupati bilang, soal kemajuan di Halmahera Barat dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dengan kontribusi dari tiga kategori.
Yaini pertanian, kehutanan dan perikanan. Dimana tahun 2022 mencapai 39,93 persen, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,11 persen.
Gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 40,04 persen.
“Jadi ekonomi Halmahera Barat sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada lapangan usaha primer, kontribusi pada lapangan usaha industri pengolahan baru mencapai 4,08 persen,” jelasnya
Selain itu, tambah Bupati, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 65,56 persen menjadi 66,20 persen, dengan demikian IPM Halmahera Barat tahun 2022 berada pada kategori sedang (60=ipm<70).
Sementara garis kemiskinan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2022, garis kemiskinan di Halmahera Barat sebesar Rp.379,108 perkapita dalam sebulan.
Atau tumbuh sebesar 5,69 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp.358.707 perkapita dalam 1 bulan. Tapi, garis kemiskinan Halmahera Barat selalu lebih rendah, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
“Karena indeks pembangunan gender Kabupaten Halmahera Barat meningkat dari 88,48 di tahun 2021 menjadi 88,89 di tahun 2022,” tuturnya
Dengan demikian, Bupati memaparkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2022 meningkat 60,86 persen dibandingkan tahun 2021 hanya sebesar 44,46 persen.
Selain itu, opini dari BPK atas LKPD masih tetap bertahan WTP selama 4 tahun berturut-turut, dan berbagai inovasi juga terus dilakukan pemerintah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Inovasi ini dikembangkan untuk kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah. Dimana, pada tahun 2022 Halmahera Barat memperoleh skor indeks 38,83 poin dengan kategori inovatif,” tutupnya
Penulis: Tim