Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) menggelar aksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Senin (20/02).
Para OKP yang tergabung dalam demonstrasi yakni HMI, GMNI, LMND dan Jong Halmahera.
Mereka meminta kepada Bupati Halmahera, Barat James Uang segera copot Kepala Dinas Kesehatan, Novelhens Sakalaty dan Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Draker dari jabatannya.
Karena mereka menilai, kedua pejabat tersebut gagal memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat Halbar, dan tidak maksimal menjalankan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Halbar ‘Sehat’.
Yang mengakibatkan seorang bayi, ibu dari Sarni Dano Afsindir, warga Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023.
Julfikar Alwan, koodinator aksi menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya seorang generasi Halbar pada tanggal 15 Februari 2023 di RSUD Jailolo.
Peristiwa tersebut menjadi alarm keras bagi pelayanan kesehatan di Halmahera Barat, khususnya di RSUD Jailolo.
“Lemahnya sistem pelayanan kesehatan dan ketidakbecusan oknum-oknum yang memegang jabatan terkait,” ungkap Julfikar, dalam orasi di RSUD Jailolo.
Dalam demonstrasi, Julfikar menyampaikan kronologis kejadian meninggalnya seorang bayi bahwa di tanggal 15 Februari, Ibu Sarni terpaksa menahan tangisannya karena anaknya harus di rujuk ke RSUD Tobelo dengan alasan bahwa dokter spesialis kandungan di RSUD Jailolo saat itu tidak berada di tempat.
Atas rekomendasi itu, Ibu Sarni dan keluarga terpaksa mengikuti perintah rujukan dari RSUD Jailolo untuk pergi ke RSUD Tobelo yang memakan waktu perjalanan melalui darat selama 4 jam dalam kondisi sakit.
Ditengah perjalanan, muncul informasi bahwa dokter spesialis kandungan telah berada di RSUD Jailolo. Sarni dan keluarga lantas berbalik arah untuk kembali ke Jailolo agar mendapatkan perawatan dari dokter, hanya saja sesampainya di RSUD Jailolo, bayi yang berada di kandungan ibu Sarni sudah tidak bisa diselamatkan.
“Dari peristiwa itu, direktur RSUD Jailolo mengatakan bahwa ini adalah persoalan kesalahan komunikasi dari pihak dokter yang bertugas dengan dokter spesialis,” tuturnya
Atas peristiwa tersebut, Julfikar lantas mempertanyakan sistem pengelolaan informasi di RSUD Jailolo yang semakin buruk. Apakah anggaran 20 persen dari APBD Halmahera Barat tidak mampu mendatangkan dokter spesialis kandungan lebih dari satu.
Apakah pihak Pemerintah Daerah dan DPRD tidak pernah meninjau rusaknya sistem pelayanan di Halmahera Barat.
“Atas masalah ini, kami menganggap bahwa Pemerintah Daerah, DPRD, dan pihak RSUD Jailolo harus bertanggung jawab atas kematian saudara, adik, atau anak dari ibu Sarni,” tegasnya
Diketahui, aksi para OKP terdapat sejumlah tuntutan sebagai berikut.
1. Copot Direktur RSUD Jailolo dari jabatan.
2. Tambahkan dokter spesialis kandungan di Halmahera Barat.
3. Usut tuntas dan penjarakan dokter Devi dan Dirut RSUD Jailolo.
4. Copot Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Barat.
5. Tindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan pesta pada hari jadi RSUD Jailolo, karena menyakiti hati korban serta mengganggu ketentraman.
6. Meminta agar secepatnya mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan di Halmahera Barat.
7. Bila tuntutan ini tidak diakomodir, maka kami akan datang dengan jumlah masa yang lebih banyak.
Penulis: Tim
Editor: Faisal Kharie
