Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 2 Sep 2021 19:04 WIT ·

Pimpinan DPRD Morotai Akhirnya Angkat Bicara Soal Gaji ASN yang Ditahan


 Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Fahri Hairuddin || Foto: Istimewa Perbesar

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Fahri Hairuddin || Foto: Istimewa

DARUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, akhirnya angkat bicara soal penahanan gaji ASN yang dilakukan oleh Pemda Morotai  karena belum divaksin Covid-19.

Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Fahri Hairuddin mengaku, bakal mempertanyakan alasan Pemkab Morotai menahan gaji ASN lantaran tidak mau divaksin.

“Yang jelas pastilah orang punya hak harus dibayar,”katanya saat dikonfirmasi zonamalut Kamis (2/9).


Soal Penahanan Gaji ASN, Sejumlah Anggota DPRD Morotai Enggan Berkomentar

Sekda Morotai: PNS yang Belum Vaksin Gaji dan TKD Mereka Akan Ditahan


Ia bilang, progrma vaksinasi merupakan program pemerintah,  juga instruksi Presiden Jokowi.

“Bahkan kita lihat TNI-Polri melalui Panglima dan Kapolri juga divaksin, paling tidak bawahan juga divaksin,”ujarnya

Menurutnya, jika pemerintah daerah menahan gaji ASN mestinya memberikan alasannya yang jelas.

“Pasti tong (kami) pertanyakan alasan apa ditahan. Perlu digaris bawahi bahwa ditahan bukan berarti tidak dibayar. Kalau memang tindakan pemerintah daerah menyalahkan aturan soal gaji ASN ditahan. Maka paling tidak harus ada keluhan dan laporan dari masyarakat bahkan dari DPRD untuk mempertanyakan itu,”timpalnya.

Meski bagitu, Politisi Golkar itu, memberikan apreasiasi terhadap masyarakat yang sudah turut berpartisipasi melakukan vaksinasi Covid-19. Sebab, kata dia, Morotai dari kabupaten/kota di Maluku Utara, Morotai memasuki peringkat ke dua.

“Tapi yang pertama vaksin itu penting, yang kedua ASN punya hak ketika ditahan, selaku fungsi kontrol kami pun akan mempertanyakan ini ke pemerintah daerah,”jelasnya.


Penulis: Faisal

Artikel ini telah dibaca 440 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Unggul di 4 TPS, Riswan S Totona Siap Dilantik jadi Kades Daruba

13 Mei 2022 - 13:03 WIT

Selisih 249 Suara, M. Aridh Pua Menang Telak di Pilkades Muhajirin

12 Mei 2022 - 20:55 WIT

AWPI Halmahera Utara Sosialiasi Peran Media dan Perkara Hukum kepada Pelajar

12 Mei 2022 - 09:49 WIT

Pemda Halmahera Utara Distribusi Bantuan ke Korban Gempa di Desa Ngidiho

12 Mei 2022 - 09:14 WIT

Trending di DAERAH