Menu

Mode Gelap
Jelang Nataru, Dinas PTSP Halmahera Utara Bakal Tertibkan Tempat Hiburan Malam Masih Ada Anggota DPRD Morotai yang Belum Selesaikan Temuan BPK Mantan Ajudan Bupati Morotai Kalah Praperadilan di PN Tobelo DPRD Halmahera Utara Mulai Bahas RPJMD Rancangan APBD 2022 Halmahera Barat Alami Defisit 217 Miliar

DAERAH · 25 Mei 2021 21:49 WIT ·

Puluhan ASN Serahkan Dokumen Pelanggaran Bupati Morotai Kemenkopolhukam RI


 Foto pertemuan ASN Morotai dengan tim Kemenkopolhukam RI Perbesar

Foto pertemuan ASN Morotai dengan tim Kemenkopolhukam RI

DARUBA – Puluhan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi menyerahkan sejumlah dokumen dari Lembaga Negara dan putusan (PTUN) Ambon ke Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia di ruangan Wakil Bupati Pulau Morotai, Selasa (25/5).

Dokumen yang diserahkan itu, tentang pelanggaran merit sistem dan undang-undang pemerintahan daerah telaah hukum atas rekomendasi KASN dan produk hukum daerah.

Kemudian ditambah
dua buah rekomendasi KASN keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Rekomedasi Ombudsman, dan pernyataan sikap ASN Morotai Bersatu.

Mustafa Lasidji, salah satu ASN Morotai mengungkapkan, kaitannya dengan masalah mutasi, rotasi, pemecatan dan kesejahteraan pegawai di Pulau Morotai telah di sampaikan ke KASN, Kemenpan, Mendagri, BKN.

“Bahkan sudah ada putusan dari PTUN Ambon, dan putusan ini semua sama menyatakan bahwa Bupati salah atau keliru dalam melaksanakan reformasi atau birokrasi termaksud hal-hal lain menyangkut ASN,”katanya

Ia bilang, salah satu contoh yang terjadi di tahun 2019 yang seharusnya itu menjadi kewenangan Bupati. Namun
kewenangan itu dilimpahkan ke Sekretaris Daerah.

“Sehingga sekda saat itu langsung membuat pemberhentian dari jabatan mutasi ASN kurang lebih 200 sampai 300 orang, dan semua dokumen serta putusan dari PTUN sudah ada, akan tetapi Bupati tidak menindaklanjuti putusan ini,”jelas Mustafa

”Bupati menjalankan pemerintahan atas maunya, karena kita diberlakukan soal rayord in punismen, namun kenyataannya sampai detik ini tidak ada rayord yang ada hanya punismen terus,”sambungnya

Mustafa mengaku, banyak pimpinan SKPD tidak mengetahui saat tunjangan mereka dicairkan. Sebab, kurang lebih satu tahun mereka tidak menerima tunjangannya.

“Tetapi mereka diam saja, maka dari itu biarlah kami yang menyuarakan sehingga di pusat tau bagaimana kondisi pemerintahan morotai yang terjadi,”tegas Mustafa

Dia berharap, langkah ini bisa diseriusi sehingga para ASN tidak kehilangan kepercayaan terhadap negara.

“Bupati ini siapa, karena beliau selalu menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk menekan ASN. Sebenarnya apa yang kami sampaikan ini didukung oleh semua ASN yang ada di morotai, tetapi mereka takut kehilangan jabatanya,”tuturnya

Dia berharap kedatangan tim dari Kemenkopolhukam ini, betul-betul dapat menempatkan aturan dari segala-galanya.

“Karena tidak ada manusia yang kebal hukum di Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi awal banyak untuk pemerintah kabupaten pulau morotai,”pungkasnya

Koordinator Tata Kelola Pemerintahan Kemenkopolhukam RI, Y. Syaiful Garyadi Asdep mengatakan, apa yang dikeluhkan pukuhan ASN Morotai tersebut akan segera disampaikan ke Menteri Polhukam, sehingga akan
dilakukan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah memonitor apabila ada kebijakan yang menjadi kendala di pemerintah daerah.

“Aspirasi bapak ibu perwakilan dari ASN kami akan terima dan mempelajari kemudian kami akan lakukan wawancara mendalam terhadap perwakilan ASN melalui aplikasi zom, dan kami tetap membuka ruang kemudian mengundang Menpan RB dan KASN, karena ini masalah berkaitan dengan mutasi, rotasi, pemecatan dan kesejahteraan pegawai,”tuturnya

“Jadi, nanti kami dalami dulu karena kami mempelajari ini bukan hanya satu versi, dan kami berada di posisi tengah, namun yang jelas kami pastikan akan ditindaklanjuti,”tandasnya.


Penulis: M Faisal Kharie
Editor: Chaca

Artikel ini telah dibaca 604 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kompol Samsul Alam Resmi Menjabat Wakapolres Morotai

18 Mei 2022 - 17:16 WIT

Pileg 2024, Partai Demokrat Halmahera Utara Optimis Pertahankan Kursi Ketua DPRD

17 Mei 2022 - 20:25 WIT

Kamis Lusa, Marwan Sidasi Dilantik Jadi Kepala Disperkim Morotai

17 Mei 2022 - 13:16 WIT

Soal Usulan Pejabat, Bupati Morotai Sebut Media Provokator

17 Mei 2022 - 11:43 WIT

Kuasa Hukum Tetap Mengawal Kasus Dugaan Penipuan di Halmahera Utara

16 Mei 2022 - 19:28 WIT

Sidang Sinode ke-29 Berakhir, Pdt Demianus Ice Terpilih Kembali Ketua GMIH Malut

14 Mei 2022 - 10:20 WIT

Trending di DAERAH